Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Terima Enam Sengketa Hasil Pileg 2024, Penetapan Kursi DPR Molor

Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024. 

Dugaan Plagiasi Anak Boyamin Saiman di MK Dinilai tidak Etis

Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa

Hasil Pemilu Ulang, Irman Gusman Lolos ke Senayan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.

Permohonan Uji Materi ke MK yang Diajukan Anak Boyamin Saiman Diduga Hasil Plagiasi

Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.

MK: Anwar Usman tak Akan Putus Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.

Pemohon Uji Materi Syarat Usia Cakada Minta Anwar Usman tak Ikut Putus Perkara

Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan

Jelang Pendaftaran, Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Jadi Prioritas MK

Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK)  meminta agar perkara apat diputus sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang.

Kata Hakim MK soal Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah

HAKIM MK Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Batas Usia Calon Kepala Daerah, Pakar Sebut MK bukan Tempat Banding Putusan MA

Pakar tegaskan MK bukan tempat untuk banding putusan MA

Keserentakan Pilpres dan Pileg Konstitusional

Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Gelar Sidang Uji Konstitusionalitas soal Kewajiban Kepesertaan Tapera bagi Pekerja Lepas

KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jimly Assiddiqie Minta Semua Pihak Hormati Hasil Pemilu Ulang Sumbar

Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat

Pendaftaran Capim Sudah Ditutup, MK Diminta Keluarkan Dismissal

Belasan mantan pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute itu berniat ingin mendaftar sebagai capim KPK, tapi terpentok syarat usia minimum, yakni 50 tahun

Jelang Pilkada, KPU Laksanakan Rekapitulasi Nasional PSU pada 25 Juli

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak

2 Mahasiswa Ajukan Uji Materi Batas Usia Cakada tidak Ingin Anwar Usman Terlibat

DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat

Anwar Usman tidak Boleh Ikut Sidang Uji Materi Usia Cakada

HAKIM Konstitusi Anwar Usman disarankan tidak ikut dalam tiap tahapan sidang uji materi terkait syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. 

Pembahasan UU yang Terlalu Cepat Langgar Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.

KPU Pastikan Logistik untuk PSU di Beberapa Daerah sudah Siap

PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sudah siap.

MK Diminta Larang Presiden, Wapres, dan Menteri Kampanye

Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.

Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025

Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran