Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

INDONESIA menghadapi momentum sejarah yang tidak datang dua kali. Pada periode 2020–2045, negeri ini memasuki fase bonus demografi di mana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun),. Sementara sekitar 30% lainnya berada pada usia nonproduktif, yakni di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun.

Momentum ini kerap disebut sebagai peluang emas. Namun, peluang akan menjadi kenyataan jika ditopang kualitas SDM unggul. Tanpa itu, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi serius. Masalah mendasarnya terlihat jelas dari struktur pendidikan tenaga kerja Indonesia. Data menunjukkan 51,94% angkatan kerja berpendidikan maksimal SMP, sementara lulusan SMA 20,99%, SMK 14,06%, dan sekitar 13% menamatkan pendidikan tinggi.

Komposisi ini mencerminkan tantangan mendasar: mayoritas tenaga kerja Indonesia belum memiliki keterampilan memadai untuk menjawab kebutuhan industri modern. Lebih ironis lagi, lulusan pendidikan vokasi yang diharapkan menjadi tulang punggung tenaga terampil justru menghadapi persoalan serius dalam penyerapan kerja. Data terbaru per Agustus 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 8,60%, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain.

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Namun, persoalan lebih dalam tidak hanya terlihat dari angka pengangguran. Fenomena vertical mismatch menunjukkan bahkan mereka yang bekerja pun belum tentu bekerja sesuai kompetensinya. Pada 2025, tingkat vertical mismatch di Indonesia mencapai 50% atau sekitar 72,3 juta pekerja, dengan 32% di antaranya tergolong undereducated atau tidak berkualifikasi.

Gambaran ini diperkuat temuan Robert Walters Salary Survey 2026 yang mengungkap 81% perusahaan di Indonesia menilai kualitas kandidat karyawan belum sesuai peran yang dibutuhkan. Dengan kata lain, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Indonesia kekurangan tenaga kerja yang tepat.

Dukungan Ekosistem

Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.

Baca juga : Industri Kuliner Tumbuh, Kebutuhan SDM Terlatih Kian Mendesak

Jerman memberikan contoh sangat jelas. Sistem vokasi mereka yang dikenal sebagai dual system menjadi rujukan dunia. Saat ini, sistem tersebut melibatkan sekitar 1,2 juta peserta magang (apprentices), didukung oleh sekitar 400 ribu perusahaan pelatihan, dan lebih dari 8.000 sekolah vokasi. Ini menunjukkan keterlibatan industri yang sangat kuat dan sistemik.

Lebih jauh, ekosistem pendidikan tinggi di Jerman juga memperkuat orientasi teknis. Sekitar 2,9 juta mahasiswa terdaftar di lebih dari 400 universitas dan mayoritas memilih program dengan fokus teknis. Bahkan proporsi mahasiswa di bidang sains, matematika, statistik, ilmu komputer, dan teknik mencapai 37,7% dari total mahasiswa (2021)-tertinggi di Uni Eropa.

Data ini penting. Ia menunjukkan keberhasilan vokasi tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dengan keseluruhan ekosistem pendidikan dan industri. Ada konsistensi kebijakan, keterlibatan dunia usaha, serta orientasi nasional pada penguatan kompetensi teknis.

Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut. Vokasi kita belum sepenuhnya terintegrasi dengan industri, dan lebih penting lagi, belum terhubung dengan sistem pengakuan global. Padahal, di era globalisasi, kompetensi tidak cukup hanya diakui nasional. Dunia kerja menuntut standar internasional, sistem sertifikasi kredibel, serta mekanisme saling pengakuan lintas negara.

Di sinilah peran International Engineering Alliance (IEA) menjadi krusial. IEA merupakan payung global yang menaungi berbagai perjanjian internasional di bidang profesi teknik, termasuk International Engineering Technologist Agreement (IETA) dan Agreement for International Engineering Technicians (AIET).

Melalui kerangka ini, kompetensi teknolog dan teknisi dapat diakui lintas negara. Tenaga kerja yang tersertifikasi tidak hanya memiliki pengakuan nasional, tetapi juga legitimasi internasional. Dampaknya sangat signifikan: peningkatan mobilitas tenaga kerja, kepercayaan industri global, serta akses terhadap peluang kerja internasional. Bahkan berbagai studi menunjukkan mobilitas tenaga kerja terampil dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Namun, Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem tersebut. Tantangan utama masih terletak pada standardisasi kompetensi, sistem sertifikasi, dan pengakuan internasional.

Aktor Strategis

Peran organisasi profesi menjadi sangat penting. Ikatan Teknisi dan Ahli Teknologi Rekayasa Indonesia (ITERATI) hadir sebagai aktor strategis dalam menjembatani kesenjangan. ITERATI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keanggotaan, tetapi juga penggerak peningkatan kualitas tenaga teknis melalui penguatan standar kompetensi, sistem sertifikasi berjenjang, serta pengembangan jalur karier profesional.

Selain itu, ITERATI juga berkontribusi membangun kepercayaan industri, mendukung mobilitas internasional tenaga kerja, serta mendorong praktik profesional berintegritas dan berstandar global. Peran ini menjadi semakin relevan mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia terus meningkat. Kementerian Perindustrian memperkirakan kebutuhan tersebut mencapai lebih dari 600 ribu tenaga kerja per tahun. Tanpa sistem vokasi kuat dan terintegrasi dengan standar global, kebutuhan ini sulit dipenuhi. Lebih jauh, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi yang terjadi sekali dalam sejarah.

Oleh karena itu, transformasi pendidikan vokasi tidak bisa lagi dilakukan parsial. Diperlukan pendekatan sistemik melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus memperkuat kebijakan link and match. Perguruan tinggi vokasi memastikan kurikulum relevan dan berbasis praktik. Industri terlibat aktif dalam pendidikan dan sertifikasi.

Sementara itu, organisasi profesi seperti ITERATI menjadi penghubung antara standar nasional dan global, termasuk melalui integrasi dengan kerangka IEA, IETA, dan AIET. Lebih penting lagi, perubahan harus dimulai dari cara pandang. Selama vokasi masih dianggap sebagai pilihan kedua, selama itu pula kita tertinggal. Negara tidak membutuhkan lebih banyak gelar tetapi lebih banyak kompetensi yang relevan dan diakui.

Bonus demografi 2020–2045 adalah peluang sekaligus ujian. Jika kita gagal menyiapkan tenaga kerja kompeten dan sesuai kebutuhan industri, kita akan menyaksikan peluang itu berlalu tanpa hasil.

Sebaliknya, jika pendidikan vokasi ditempatkan sebagai arus utama dan terhubung dengan sistem pengakuan global, Indonesia memiliki peluang nyata naik kelas dari sekadar penyedia tenaga kerja menjadi produsen keahlian 
yang diakui dunia. Pilihan itu ada di tangan kita. (H-4)