Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Edhy menyampaikan harta kekayaannya untuk periode 2019 itu pada 31 Maret 2020 saat menjabat sebagai Menteri KKP.
Irjen Mohammad Fadil Imran sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur dengan demikian termasuk kelompok pejabat negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
Kajian KPK menunjukkan salah satu sumber korupsi politik terkait pilkada ialah masalah imbal jasa pendanaan kampanye.
Harta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terdiri dari berbagai bentuk. Yakni tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,4 miliar.
Harta menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai Rp34.175.000.000.
"KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK."
Oknum tersebut mengaku dapat membantu mendapatkan tanda terima LHKPN sebagai persyaratan pencalonan Pilkada Serentak 2020.
KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat.
KPK ingatkan para bakal calon kepala daerah waspadai modus penipuan dari calo LHKPN.
Pertamina dan KPK telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas Aset senilai Rp9,5 triliun.
Bagi yang sudah menyerahkan LHKPN namun belum lengkap, KPK memberi waktu 14 hari untuk melengkapi.
Sementara total seluruh bacakada yang mendaftarkan diri ke KPU mencapai 687 pasangan bacakada.
"Untuk update sampai Sabtu (5/9) terdapat 815 bacakada yang sudah mendaftar atau mendapat akun LHKPN," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati
KPK memfasilitasi pelaporan LHKPN. Khususnya bagi bakal calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2020.
Hingga 31 Maret, tingkat kepatuhan LHKPN untuk pelaporan tahun 2019 mencapai 81,76%.
Menyikapi pandemi Covid-19, KPK memutuskan untuk memperpanjang waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut catatan KPK, staf khusus di lingkungan Wapres Ma'ruf Amin terdiri atas tiga wajib lapor periodik dan 5 wajib lapor khusus.
Dalam pembelajaran itu, KPK menjelaskan tentang penggunaan sistem daring yang biasa digunakan untuk melaporkan LHKPN para pejabat.
KPK mengimbau para staf khusus presiden dan wakil presiden untuk segera menyampaikan LHKPN atau selambat-lambatnya 20 Februari 2020.
Di bidang legislatif, dari total anggota DPR berjumlah 570 orang, KPK mencatat baru sekitar 34% (191 anggota DPR) yang sudah menyampaikan LHKPN pada 2019.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved