Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster.
Menilik harta milik Edhy tercatat memiliki kekayaan Rp7,422 miliar. Data itu termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id.
Edhy menyampaikan harta kekayaannya untuk periode 2019 itu pada 31 Maret 2020 saat menjabat sebagai Menteri KKP.
Baca juga: Ketua KPK Benarkan Edhy Prabowo Ditangkap
Rinciannya, harta tidak bergerak Edhy sebanyak Rp4,349 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Muara Enim, Sumatra Selatan serta Bandung Barat, dan Bandung, Jawa Barat.
Harta bergerak berupa transportasi tercantum sebesar Rp890 juta. Transportasi milik Edhy berupa motor Yamaha RX-King tahun 2002 senilai Rp4 juta, motor Honda Beat tahun 2009 senilai Rp6 juta, dan mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2011 dan 2017 senilai Rp270 juta dan Rp500 juta. Kemudian ada sepeda sport BMC senilai Rp65 juta dan Honda Genset senilai Rp45 juta.
Harta bergerak lainnya yang dimiliki Edhy tercatat senilai Rp1,926 miliar. Kas dan setara kas sejumlah Rp256,5 juta.
Edhy ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia ditangkap terkait dugaan korupsi eskpor benur atau benih lobster.
KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menentukan pihak-pihak yang diamankan tersebut. Penyampaian akan dilakukan melalui konferensi pers untuk menentukan status perkara tersebut. Pihak yang dijadikan tersangka juga akan diungkap. (OL-1)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved