Titi Anggraini Ungkap Akar Korupsi Politisi: Kegagalan Partai Politik Bangun Integritas

PAKAR hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai tingginya angka korupsi di kalangan politisi mencerminkan kegagalan partai politik dalam membangun integritas kader.

Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

“Temuan itu harus dimaknai sebagai kegagalan partai politik dalam membangun kredibilitas dan integritas politik, bukan sekadar persoalan oknum,” ujar Titi saat dihubungi, Selasa (28/4).

Baca juga : Kisruh Pegawai KPK Dinilai Berdampak bagi Pemberantasan Korupsi

Menurut Titi, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan desain kaderisasi dan tata kelola partai yang masih membuka celah praktik korupsi. Ia menyoroti proses rekrutmen kader sebagai salah satu titik lemah paling mendasar.

“Kaderisasi tidak dilakukan berbasis kapasitas dan integritas, tetapi lebih mengarah pada elektabilitas dan kekuatan modal,” kata Titi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat partai kehilangan fungsi sebagai penyaring etika. Akibatnya, kader yang masuk ke pemerintahan tidak memiliki fondasi integritas yang kuat.

Baca juga : Para Koruptor Punya Sirkel, KPK: Korupsi sudah Jadi Ekosistem

“Siapa yang punya uang dan peluang menang, dia yang diprioritaskan. Dalam situasi seperti ini, partai justru menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif,” ucapnya.

Ia juga menilai proses kaderisasi saat ini masih berorientasi pada penciptaan kandidat politik, belum pada pembentukan karakter dan moral. Hal ini diperparah dengan pendidikan politik internal partai yang belum berjalan optimal.

“Materi pendidikan politik belum menekankan etika jabatan publik, kesadaran menghindari konflik kepentingan, serta risiko korupsi. Akibatnya, ketika kader berkuasa, orientasinya bukan pelayanan publik, tetapi pengembalian biaya politik,” jelasnya.

Di sisi lain, lemahnya tata kelola keuangan partai turut memperparah kondisi tersebut. Titi menilai sistem pembiayaan politik yang tidak transparan menciptakan tekanan biaya tinggi yang mendorong praktik korupsi.

“Sumber dana mayoritas tidak jelas, pengeluaran tidak akuntabel, dan pengawasan internal nyaris tidak berjalan. Ini mendorong adanya tekanan untuk balik modal saat menjabat,” tegasnya.

Atas kondisi itu, Titi mendorong partai politik melakukan reformasi menyeluruh, terutama dalam sistem kaderisasi dan pengelolaan keuangan. Ia menekankan pentingnya menjadikan integritas sebagai syarat utama dalam rekrutmen kader.

“Integritas harus menjadi syarat utama, bukan sekadar pelengkap. Rekrutmen harus berbasis merit dengan standar yang terukur, seperti rekam jejak, kepatuhan hukum, dan komitmen pada kepentingan publik,” katanya.

Titi juga menekankan pentingnya pembekalan kader dalam penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar partai tidak lepas tangan setelah kader terpilih.

“Kader harus dibekali bukan hanya cara menang pemilu, tetapi bagaimana menggunakan kekuasaan secara etis. Harus ada monitoring, audit, dan sanksi yang jelas. Jika kader terlibat korupsi, partai juga harus bertanggung jawab secara politik,” katanya.

Lebih jauh, Titi menekankan bahwa urgensi transparansi keuangan partai dan pemisahan tegas antara kepentingan partai dengan jabatan publik sangat penting ditegakkan untuk memutus praktik korupsi politik.

“Seluruh keuangan partai dan dana kampanye harus terbuka dan dapat diaudit. Tidak boleh ada ruang untuk transaksi gelap. Selama pembiayaan politik tidak dibenahi, korupsi akan terus terjadi,” pungkasnya. (Dev/P-3)