Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BATAS akhir penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada 3,76% pejabat di Indonesia telat menyerahkan kewajiobannya itu.
“Penyampaian LHKPN mencapai 96,24% pada akhir batas pelaporan atau per 1 April 2026,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Meski ada yang telah, KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi. KPK yakin mulai banyak pimpinan instansi yang terus mengingatkan bawahannya untuk mengisi LHKPN tepat waktu.
“Demikian halnya, Sekretariat Kabinet yang terus mendorong dan mengingatkan kepatuhan LHKPN bagi para Menteri di Kabinet Merah Putih, serta seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pemenuhan kepatuhan LHKPN di tingkat pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD,” ujar Budi.
Sebanyak 99,99% pejabat di sektor yudikaitf sudah menyerahkan LHKPN. Lalu, ada 97,06% pejabat di sektor BUMN dan BUMD sudah menyerahkan LHKPN.
“Serta eksekutif, termasuk Presiden dan Wakil Presiden sebesar 96,75%,” ucap Budi.
Menurut Budi, ada 82,21% pejabat di sektor legislatif menyerahkan LHKPN tepat waktu. Capain penyerahan LHKPN ini mengindikasikan besarnya kesadaran pejabat mencegah korupsi sejak dini.
“KPK memandang capaian ini sebagai indikasi bahwa instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi. Terlebih dalam memperluas transparansi atas harta kekayaan penyelenggara negara,” tutur Budi. (Can/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved