Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.482 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan terverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, jumlah bacakada yang mendaftarkan diri di pilkada 2020 mencapai 1.486 orang.
"Hingga hari ini, Sabtu, (19/9) KPK telah memberikan 1.482 tanda terima atas pelaporan LHKPN bakal calon kepala daerah (Bacakada) dari total 1.486 bacakada yang mendaftarkan diri pada pilkada serentak 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada Media Indonesia, Sabtu (19/9).
Menurut dia, terdapat tiga LHKPN terakhir yang masuk dan dalam proses verifikasi oleh tim KPK. Dengan demikian masih tersisa satu dari total bacakada yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang belum melaporkan LHKPN.
"Sementara satu bacakada yang belum menyampaikan LHKPN. KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK, sehingga persyaratan pencalonan terpenuhi," pungkasnya.
Baca juga : Rentan Timbulkan Kerumuman, Pilkada Diusulkan Ditunda
Berdasarkan catatan KPU RI sebelum masa perpanjangan pendaftaran terdapat 687 pasangan bacakada di pilkada 2020. Itu terdiri dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 22.
Kedua, jumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sebanyak 570. Ketiga jumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 95. Keempat jumlah bakal calon laki-laki 1.233 dan bakal calon perempuan 141.
Kelima, jumlah bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 626 dan keenam jumlah bakal pasangan calon yang melalui jalur perseorangan sebanyak 61. (OL-7)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved