Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mencatat baru satu entitas yang pelaporannya sudah 100% yakni Pemkab Boyolali.
Dari kelimanya, hanya peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Sudah. Jadi target deadline kami Januari. Kami siapkan form mengisi bersama secara kolektif untuk disampaikan secara online maupun offline,” kata salah satu Stafsus Milenial Presiden, Billy
Harta kekayaan Fuad terdiri dari Tanah dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp1.954.081.880 dengan perincian tanah dan bangunan seluas seluas 376 m2/488 m2 di Jakarta Selatan,
Sebelas menteri dan pejabat tinggi tersebut baru pertama kali menjadi penyelenggara negara. Namun, komisi enggan membeberkan identitasnya.
KPK menyebut menyebut proses pelaporan harta kekayaan bagi pejabat publik kini sudah dipermudah melalui sistem digital e-LHKPN.
"Saya melaporkan (LHKPN) terakhir sebagai pejabat itu pada 2013. Tentu ada penambahan kan sudah 6 tahun," kata Mahfud di Gedung KPK
KPK meminta pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2020.
"Kesadaran pucuk pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya."
Banyak aset negara di daerah yang tidak dikelola secara benar sehingga legalitas kepemilikannya menjadi bermasalah dan berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Salah satu perkembangan positif dimaksud ialah soal laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) di Pemkab Tulungagung yang mencapai 100%.
Sembilan orang yang belum melaporkan rincian kekayaan yang dimiliki wakil rakyat periode lima tahun ke depan itu dan lima di antaranya berasal dari Partai Gerindra.
Pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara ialah kewajiban hukum dan bagian membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN
Jika penyelenggara negara jujur, kenapa enggan melaporkan harta kekayannya?
Komisi III berpendapat seseorang yang menjabat sebagai penyelenggara negara lah yang wajib melaporkan LHKPN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan membantu melakukan penelusuran rekam jejak tersebut agar pimpinan KPK periode selanjutnya sesuai dengan harapan publik
Baru Senin nanti ada pengumuman mengenai keputusan hasil psikologi. Jadi, kemungkinan kan akan terus berkurang. Kemudian akan ada lagi tes assessment.
"LHKPN itu bisa menjadi pisau analisis menjadi penting karena di dalamnya itu ada check and balance. Artinya, ada keterbukaan informasi," kata Saut.
Pada poin huruf k Pasal 29 secara jelas menyatakan untuk dapat dipilih pimpinan KPK wajib mengumumkan kekayaannya sesuai aturan yang berlaku.
LHKPN, kata Yenti, diwajibkan ketika calon terpilih diangkat menjadi komisioner KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved