KPK: Melaporkan LHKPN Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bentuk transparansi dari penyelenggara negara.

"LHKPN itu bisa menjadi pisau analisis menjadi penting karena di dalamnya itu ada check and balance. Artinya, ada keterbukaan informasi," kata Saut, ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8).

Baca juga: 19 dari 65 Capim KPK Belum Lapor LHKPN Tahun 2018

Selain itu, Saut mengatakan dengan kepatuhan capim KPK dalam menyampaikan harta kekayaan, maka akan menjadi rekam jejak dan modal yang baik untuk mengisi kursi pimpinan komisi antirasywah. Namun, ia mewanti-wanti rekam jejak yang baik perlu ditopang dengan integritas dan kemampuan manajerial yang baik.

"LHKPN juga menjadi penting karena di sana juga track and record. Track and record saja bisa menjebak juga, ada orang track recordnya bagus begitu mengambil kebijakan kemudian menyimpang," kata Saut.

Sementara itu, Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Isnaini mengatakan 19 dari 65 peserta seleksi pimpinan KPK yang berasal dari pejabat negara belum melaporkan harta kekayaan sepanjang pelaporan periodik 2018, yakni dari Januari hingga Maret 2019.

"Belum lapor untuk periodik 2018, tetapi telah lapor di bawah tahun 2018," kata Isnaini pada kesempatan terpisah.

Namun demikian, Isnaini enggan merinci siapa saja kandidat yang belum melaporkan harta kekayaan. Ia mengatakan akan menunggu hasil dari tahapan seleksi yang tengah berjalan.

"Baru hari senin nanti akan ada pengumuman mengenai keputusan hasil psikologi. Jadi kemungkinan kan akan terus berkurang. Kemudian akan ada lagi tes assestment. Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan nama nama secara detail," tandasnya. (OL-8)