Setelah Ada OTT, LHKPN Melonjak hingga 100%

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengapresiasi perubahan positif yang terjadi di lingkup birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, seusai operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret bupati dan sejumlah pejabat serta pengusaha beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari saat berkunjung ke Tulungagung dalam program Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri, kemarin. 

"Ternyata apa yang kita lakukan di Tulungagung ini, kita lakukan OTT, berdampak sangat bagus. Pasca-OTT banyak perubahan yang kami lihat di Tulungagung saat ini," kata Tsani seusai meninjau pamer-an antikorupsi yang melibatkan puluhan lembaga layanan publik di Tulungagung.   

Salah satu perkembangan positif dimaksud ialah soal laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) di Pemkab Tulungagung yang mencapai 100%.

Capaian dalam hal kesadaran melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara ini sebelumnya tidak pernah optimal sebelum OTT.

"Semoga laporan ini bukan sebatas angka di atas kertas. Nanti akan saya periksa lagi apakah LHKPN 100% pejabat Tulugagung ini benar atau tidak," ujarnya.

Penyerahan LHKPN 100% merupakan salah satu indikasi Tulungagung lebih baik ketimbang sebelum OTT. "Dari 24 kota yang saya datangi, baru dua yang (LHKPN) 100%, Tulungagung dan Badung, Bali, kalau tidak salah," ucapnya.

Perkembangan positif lain yang diapresiasi KPK ialah komitmen Pemda Tulungagung memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan, mulai jenjang SD hingga SMP. Komitmen itu diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan bupati tentang antikorupsi.

Hal itu menunjukkan daya lentik dari OTT yang dilakukan, tidak hanya membuat orang takut, tetapi juga menyadari apa yang harus dilakukan untuk berbagi keadaan.

Dengan pembinaan yang lebih baik, dia berharap tidak lagi muncul OTT di Kabupaten Tulungagung. Pemkab diharapkan bekerja sama dengan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsub) agar Tulungagung lebih baik.

Saat disinggung terkait dengan status tersangka mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, Tsani mengatakan proses hukum sudah berjalan. Tidak ditahannya Supriyono, menurutnya, karena penyidik punya pertimbangan sendiri.  "Itu sudah dilakukan prosesnya, diikuti saja. Penyidiknya punya pertimbangan untuk melakukan itu (penangkapan) atau tidak melakukan. Itu sepenuhnya menjadi otoritas penyidik," jelasnya.

Setelah sukses melaksanakannya pada 2018, KPK kembali melakukan kegiatan Roadshow Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Tahun 2019 di 28 kota dan kabupaten di Jawa dan Bali.  (Ant/P-3)