Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah itu juga disebut dapat mempercepat lolosnya Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) di 2032.
“Ini kalau kita lihat, ini bisa kita dorong untuk bagaimana kita mempercepat akselerasi lolos dari middle income trap supaya kita bisa lepas di tahun 2030-2032,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7).
Peranan daerah dalam mendukung pencapaian ambisi itu ialah melalui optimalisasi mesin penggerak perekonomian di wilayah masing-masing. Airlangga mengatakan pemerintah pusat tengah memetakan potensi sumber perekonomian baru dan hambatan yang ada di tiap wilayah.
Baca juga : Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan Ekonomi
Dia optimistis Indonesia bisa lolos lebih cepat dari middle income trap jika seluruh pemda mau bahu membahu mengoptimalisasi sumber penggerak perekonomiannya. Terlebih sejumlah wilayah di Tanah Air telah berhasil mengantongi pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dari level nasional.
Jakarta, misalnya, telah memiliki pendapatan per kapita di kisaran US$21 ribu. Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan pendapatan per kapita tertingi di Jakarta, yakni mencapai US$50 ribu. Selain itu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga telah berhasil mengantongi pendapatan per kapita US$17 ribu, di atas level nasional yang masih di kisaran US$5 ribu.
Wilayah yang dapat menjadi contoh lain ialah Sumatra Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir, misalnya, menjadi salah satu kabupaten di Sumatra Selatan dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi di provinsi tersebut.
Baca juga : Menko Airlangga: Budi Daya Rumput Laut Bisa Pacu Perekonomian Daerah
“Artinya apa? Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin. Kita lihat economic driver-nya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa. Kita juga kejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Kita sudah punya semua data, sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur atau bahkan Sumatra Selatan,” jelas Airlangga.
“Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional. Dan yang membedakan berbagai wilayah. Kalau di luar Jawa itu banyak yang resource based. Jakarta sudah service industry,” lanjutnya.
Upaya untuk mendorong agar pendapatan per kapita tiap daerah meningkat juga dinilai sejalan dengan langkah Indonesia yang ingin masuk menjadi anggota OECD. Airlangga menuturkan, dengan pencapaian saat ini, semestinya proses keanggotaan tersebut dapat berjalan dengan mulus.
“Oleh karena itu tiga tahun ke depan ini kita akan akselerasi dan terkait dengan aksesi OECD juga kemarin dalam pembahasan di DPR itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045,” jelasnya. (Z-11)
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Isu perubahan iklim merupakan tantangan bagi Indonesia yang masih mengejar pertumbuhan ekonomi besar.
PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi dasar makro untuk menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025
Penerapan ekonomi hijau dapat menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja per tahun dan investasi baru
Menurut Airlangga Hartarto, Indonesia memiliki dua peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
PEMERINTAH khawatir Indonesia gagal naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, alias terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved