Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah itu juga disebut dapat mempercepat lolosnya Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) di 2032.
“Ini kalau kita lihat, ini bisa kita dorong untuk bagaimana kita mempercepat akselerasi lolos dari middle income trap supaya kita bisa lepas di tahun 2030-2032,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7).
Peranan daerah dalam mendukung pencapaian ambisi itu ialah melalui optimalisasi mesin penggerak perekonomian di wilayah masing-masing. Airlangga mengatakan pemerintah pusat tengah memetakan potensi sumber perekonomian baru dan hambatan yang ada di tiap wilayah.
Baca juga : Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan Ekonomi
Dia optimistis Indonesia bisa lolos lebih cepat dari middle income trap jika seluruh pemda mau bahu membahu mengoptimalisasi sumber penggerak perekonomiannya. Terlebih sejumlah wilayah di Tanah Air telah berhasil mengantongi pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dari level nasional.
Jakarta, misalnya, telah memiliki pendapatan per kapita di kisaran US$21 ribu. Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan pendapatan per kapita tertingi di Jakarta, yakni mencapai US$50 ribu. Selain itu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga telah berhasil mengantongi pendapatan per kapita US$17 ribu, di atas level nasional yang masih di kisaran US$5 ribu.
Wilayah yang dapat menjadi contoh lain ialah Sumatra Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir, misalnya, menjadi salah satu kabupaten di Sumatra Selatan dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi di provinsi tersebut.
Baca juga : Menko Airlangga: Budi Daya Rumput Laut Bisa Pacu Perekonomian Daerah
“Artinya apa? Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin. Kita lihat economic driver-nya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa. Kita juga kejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Kita sudah punya semua data, sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur atau bahkan Sumatra Selatan,” jelas Airlangga.
“Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional. Dan yang membedakan berbagai wilayah. Kalau di luar Jawa itu banyak yang resource based. Jakarta sudah service industry,” lanjutnya.
Upaya untuk mendorong agar pendapatan per kapita tiap daerah meningkat juga dinilai sejalan dengan langkah Indonesia yang ingin masuk menjadi anggota OECD. Airlangga menuturkan, dengan pencapaian saat ini, semestinya proses keanggotaan tersebut dapat berjalan dengan mulus.
“Oleh karena itu tiga tahun ke depan ini kita akan akselerasi dan terkait dengan aksesi OECD juga kemarin dalam pembahasan di DPR itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045,” jelasnya. (Z-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5%–6% bukanlah capaian yang patut dibanggakan.
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Selama sepuluh tahun ini GDP per kapita Indonesia hanya bergerak dari 4.000 USD ke 5.000 USD. Sehingga mengakibatkan pelemahan kelas menengah, yang dulu terbentuk di era tahun 2000-2010.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang menurun, sulit bagi Indonesia memperoleh pertumbuhan ekonomi 8%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved