Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menemukan banyak aset seperti tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lainnya yang tidak dilaporkan.
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan pihaknya sudah optimal mengupayakan agar semua anggota DPRD melakukan pelaporan tersebut setiap tahun.
Hasil analisis tim pencegahan KPK, sebanyak 95 persen dari 1.665 LHKPN tidak melapor dengan lengkap tanah, bangunan, rekening bank maupun investasi lain.
KPK membeberkan potret kekayaan dari 365.925 pejabat yang melaporkan LHKPN 2020 yang disampaikan per Juli 2021. Ada pejabat yang hartanya mencapai Rp8,7 triliun.
Seluruh pimpinan MPR telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal masa jabatan di tahun pelaporan 2020 dan LHKPN periode di tahun pelaporan 2021.
Jerry Massie mengatakan, sikap transparan dan independensi perlu dikedepankan dalam pemilihan Panglima TNI saat Marsekal Hadi Tjahjanto jelang memasuki pensiun.
Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.
KPK menyayangkan penurunan itu lantaran sebelumnya tingkat kepatuhan DPR menyetorkan laporan kekayaan mencapai 100%.
Secara nasional, terdapat 21.939 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Dari jumlah tersebut, paling banyak disumbang oleh legislator.
Firli meminta masyarakat melapor jika ada dugaan praktik rasuah yang terlihat dari LHKPN pejabat negara.
Pejabat di bidang yudikatif paling patuh menyerahkan LHKP. Sebanyak 96,7% pejabat dari total 19.783 pejabat di bidang yudikatif sudah menyerahkan LHKPN ke KPK.
KPK mengingatkan agar penyelenggara negara segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.
DARI semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulsel, baru 25 kepala OPD yang melaporkan LHKPN dari 66 pejabat yang seharusnya serahkan LHKPN
PEMPROV Sumatera Utara saat ini sedang fokus melaksanakan penertiban aset dan optimalisasi PAD dan LHKPN sesuai supervisi KPK. Sebab kepatuhan pejabat setempat laporkan kekayaan minim.
Kepala negara pasti telah memberi arahan kepada seluruh menterinya untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.
KPK mengimbau para pejabat penyelenggara negara untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Listyo baru menyampaikan LHKPN periode 2019 pada 11 Desember 2020. Padahal batas penyampaian LHKPN per tahunnya dimulai dari awal Januari sampai akhir Maret.
KPK mengungkap ketaatan penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami kenaikan
Para menteri dan wamen baru diminta menyelesaikan LHKPN. Selain itu mereka diminta membangun sistem antikorupsi di lingkungan mereka.
"Menteri dan wakil menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved