Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potret kekayaan dari 365.925 pejabat yang melaporkan LHKPN 2020 yang disampaikan per Juli 2021. Di kementerian/lembaga pusat, ada pejabat yang hartanya mencapai Rp8,7 triliun.
"Di antara kementerian/lembaga ada yang melaporkan hartanya minus Rp1,7 triliun. Pada saat yang sama ada yang melaporkan tertingginya Rp8,7 triliun," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat yang digelar KPK, Selasa (7/9).
Berdasarkan penelusuran pada e-announcement LHKPN yang terbuka untuk publik, terungkap pejabat yang memiliki harta Rp8 triliun itu yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dato Sri Tahir. Pengusaha yang merupakan pendiri Mayapada Group itu melaporkan LHKPN 31 Maret 2021 lalu.
Baca juga: Baleg DPR: Hukuman Pelaku Pedofil di RUU TPKS Lebih Berat
Dalam laporannya, Tahir memiliki harta berupa 25 unit tanah serta bangunan di Indonesia dan luar negeri. Totalnya aset itu mencapai Rp182,69 miliar. Tahir juga melaporkan transportasi senilai Rp12,92 miliar. Kendaraan yang dimiliki yakni tiga unit mobil Mercedes-Benz, satu unit Bentley, satu unit Toyota Alphard, dan satu Rolls-Royce.
Tahir juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp4,96 triliun dan surat berharga mencapai Rp8,29 triliun. Adapun kas dan setara kas Rp2,17 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar. Sementara itu, utangnya tercatat Rp6,96 triliun. (OL-4)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemerintahan tidak boleh menggunakan fenomena orang dalam (ordal). Penempatan pejabat publik harus berdasarkan meritokrasi.
Buku The Indonesian Next Leader diluncurakan di acara HUT Ke-54 Media Indonesia. Berikut adalah tokoh inspiratif yang berpotensi jadi pemimpin Indonesia di masa depan dari klaster pengusaha:
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait netralitas mempertebal isu ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved