Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HINGGA hari terakhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018, DPR menjadi lembaga penyelenggara negara yang paling tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Masa penyerahan LHKPN sudah ditutup tadi malam pukul 23.59 WIB.
KALANGAN aktivis menyebut banyaknya yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai bukti rendahnya kesadaran anggota DPR dalam mengontrol nafsu korupsi.
LHKPN menjadi salah satu informasi penting sebagai referensi memilih wakil rakyat
Data yang dimiliki KPK mengungkapkan sekitar 3.662 penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya.
Dari total 553 anggota dewan yang terdaftar di KPK sebagai wajib lapor, hanya 111 orang yang telah memenuhi kewajibannya untuk melapor LHKPN hingga tanggal 26 Maret 2019.
Bamsoet menyebut ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya
Harta kekayaan milik Ma'ruf terpaut jauh dengan Sandiaga Uno,
Pria yang karab disapa Romi itu tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp11 miliar atau tepatnya Rp11.834.972.656,-
Menurutnya yang diperlukan saat ini adalah menyesuaikan data laporan pajak dengan LHKPN yang terdata.
KPK berharap penyelenggara negara di Jambi kooperatif dan terbuka dalam menjelaskan hal yang dibutuhkan oleh pemeriksa LHKPN
"Jadi mereka harus membuktikan laporan untuk mengikut promosi jabatan," ujar Ketua MA Hatta Ali.
Selama ini banyak wakil rakyat yang tak taat melakukan pelaporan usai terpilih. KPU memberikan batas waktu hingga hari H pelantikan anggota legislatif.
Selain empat DPRD provinsi tersebut, masih ada 6 DPRD lain yang tingkat ketaatan pelaporan LHKPN-nya di bawah 4% yaitu Banten (1,9%), Aceh (1,3%), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3%), dan Jawa Timur (3,23%).
Ketua DPR sudah meminta seluruh anggota dewan untuk setor LHKPN.
Ada kebingungan dari caleg yang harus serahkan LHKPN.
Pelaporan LHKPN juga harus segera dilaporkan. Hal itu untuk mencegah semakin meningkatnya stigma DPR sbagai lembaga yang dekat dengan korupsi.Khusus untuk pelaporan LHKPN.
Pelaporan ini adalah yang pertama selama ia menjabat anggota dewan Ibu Kota sejak Agustus 2014.
Menurut Fahri, penghitungan kekayaan politisi tidak bisa disamakan dengan cara menghitung milik aparatur sipil negara (ASN).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved