Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ICW sendiri telah merilis daftar nama 119 caleg yang belum melaporkan LHKPN, baik yang berstatus petahana maupun yang baru.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Peneliti Indonesia corruption watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih para calon legislatif yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada pemilu mendatang.
Peneliti Indonesia corruption watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai salah satu penyebab masih banyak pihak yang tidak menjalankan pelaporan laporan harta Kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena aturan yang tidak tegas.
Dari data yang diumumkan KPU paslon 02 paling banyak harta kekayaan dibandingkan paslon 01.
Kekayaan Prabowo per 9 Agustus 2018 adalah Rp1,9 T, sementara Sandiaga per 14 Agustus 2018 adalah Rp5 T
Oce menilai perlu ada pendidikan mendasar kepada anggota DPR ataupun parpol mengenai tugas, kewajiban, dan larangan sebagai penyelenggara negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati keputusan untuk tidak melantik calon anggota legislatif (caleg) terpilih bila yang bersangkutan tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan kepatuhan kader NasDem dalam pelaporan LHKPN merupakan bentuk komitmen NasDem untuk menciptakan budaya politik taat hukum.
Jumlah wajib lapor di BUMN maupun BUMD sebanyak 28,267 dan 25,947 di antaranya sudah melaporkan kekayaan, sehingga tingkat kepatuhannya mencapai 91,79%.
LHKPN juga dinilai dapat menjadi medium untuk melahirkan kader partai yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Penyerahan LHKPN sudah dipermudah, sehingga kendalanya saat ini hanya masalah komitmen dari wakil rakyat
KPU tidak akan melantik caleg terpilih yang tidak patuh lapor LHKPN
KPU-KPK akan mengumumkan secara resmi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah ataupun belum serahkan LHKPN
KOMISI Pemberantasan Korupsi pada 31 Maret lalu menginformasikan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) baru mencapai 74,39%.
Penyampaian LHKPN resmi ditutup KPK, Minggu (31/3). Meski sering diimbau, tidak sedikit pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka.
Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) resmi ditutup KPK, Minggu (31/3).
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar 74,39%.
Di masa reses yang tengah berjalan di bulan April ini, ia mengatakan telah meminta agar setiap anggota menyiapkan LHKPN masing-masing.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved