Tanggapan Sri Mulyani Terkait Kasus LHKPN Dianggap Defensif

BUNTUT kasus penganiayaan yang dilakukan anak salah satu pejabat pajak sontak mencoreng nama baik Kementerian Keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak pun ikut menurun menjelang masa pelaporan SPT.

Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menindak tegas Rafael Alun Trisambodo, selaku ayah dari tersangka penganiayaan, Mario Dandy Satriyo, dengan mencopot tugas dan jabatannya.

Selain itu, Sri Mulyani juga meyakinkan masyarakat bahwa 99,98% pegawai Kementerian Keuangan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) untuk periode 2022 lalu.

Baca juga: KPK dan Kemenkeu bahas Klarifikasi LHKPN Rafael

Namun, menurut data terbaru yang tercatat, baru 56,87% atau 18.306 pegawai kementerian keuangan yang sudah melaporkan harta kekayaan mereka. Rendahnya capaian tersebut karena waktu pelaporan masih ada sampai 31 Maret 2023.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan tanggapan dari Sri Mulyani hanya sekedar perilaku yang defensif saja.

"Masih sekedar ingin memperbaiki nama baik instansi saja. Padahal, hal seperti ini bukan hanya sekedar tentang nama baik lembaga. Jika ditelusuri ada tindak pidana itu bahaya dan menunjukkan belum ada upaya serius untuk mencegah," ujar Lola.

"Tidak bisa dengan tidak melakukan verifikasi, LHKPN yang dipublikasi bukan semua yang dilaporkan, dalam formulir isian itu pendapatan masuk dalam komponen pelaporan tapi tidak untuk dipublikasi. Verifikasi awal itu sebenarnya sudah cukup," tegasnya.

Perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan juga ikut berkomentar bahwa Sri Mulyani harus mengevaluasi lebih lanjut dan tidak menanggapi permasalahan tersebut hanya sebatas reaksioner semata.

"Ibu Sri Mulyani bisa melakukan evaluasi terutama untuk dirjen pajak, perlu dilakukan audit investigatif oleh Dirjen Kemenkeu atau KPK hingga tuntas, agar bisa beri efek jera," kata Misbah, Senin (27/2).

"Jika ini tidak dilakukan dan hanya bentuk reaktif pembubaran club moge dan pemunduran jabatan bisa dibilang ini hanya reaksioner," lanjutnya. (OL-1)