Sektor Informal Mendominasi, Ekonom Wanti-wanti Penerimaan Pajak bisa Tertekan

EKONOM senior pada Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan sektor informal di Indonesia lebih disebabkan oleh keterpaksaan ekonomi, bukan hasil perencanaan pembangunan yang disengaja.

Menurut Wijayanto, karakter sektor jasa di Indonesia berbeda dengan negara maju yang didominasi layanan bernilai tambah tinggi seperti konsultansi, asuransi, dan perbankan. Di dalam negeri, sektor jasa justru banyak diisi aktivitas informal seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, hingga penjual kopi keliling.

“Ini bukan sesuatu yang by design. Kita tidak mendesain ekonomi untuk tumbuh di sektor informal, tetapi ini terjadi karena keterpaksaan,” kata Wijayanto di acara “Unlocking Growth in the Middle-Income Trap” yang digelar Tutur Media, Selasa (7/4).

Baca juga : Penerimaan Pajak 2025 Shortfall Rp271,7 Triliun, Apindo Dorong Pemerintah Perkuat Strategi untuk 2026

Ia menegaskan, meskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja. Padahal, tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

“Motivasi kita bukan sekadar membuat orang bekerja, tetapi juga sejahtera. Sektor informal ini tidak cukup menjawab itu,” terang dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 60% tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di sektor informal. Bahkan, menurut pelaku usaha, angka tersebut bisa mencapai 70% hingga 80%.

Baca juga : Menkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Tembus 110,6% dari Target

Wijayanto mengingatkan dominasi sektor informal berpotensi menekan penerimaan negara, karena sebagian besar pelaku usaha di sektor ini tidak tercatat dan tidak membayar pajak secara optimal. Selain itu, pelaku sektor informal juga menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usaha, seperti sulit mengakses pembiayaan perbankan maupun platform digital.

“Mereka sulit naik kelas karena tidak bisa mengakses perbankan, e-commerce, dan berbagai fasilitas formal lainnya,” jelasnya.

Ia menilai sektor informal seharusnya diposisikan sebagai bantalan ekonomi (fallback) saat terjadi tekanan, bukan menjadi pilar utama pertumbuhan. Maka dari itu, dirinya mendorong agar pemerintah memperkuat kebijakan yang mampu mendorong transformasi sektor informal menjadi formal melalui fasilitasi, insentif, dan kemudahan akses usaha.

“Yang harus kita lakukan adalah mengonversi sektor informal menjadi formal, bukan menjadikannya solusi utama,” pungkasnya. (Fal/P-3)