Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi menekan penerimaan pajak serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kepala Riset Tim Riset Pembangunan Grup World Bank, Aaditya Mattoo, menyebut sektor informal kerap menjadi “penyangga” ketika ekonomi menghadapi tekanan.
“Sektor informal sering menjadi bantalan saat terjadi guncangan ekonomi. Namun, ini bukan solusi jangka panjang karena produktivitas dan kontribusinya terhadap penerimaan negara terbatas,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (8/4).
Menurut Aaditya, dalam situasi ketidakpastian, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan mengurangi perekrutan tenaga kerja formal. Akibatnya, lebih banyak pekerja terdorong masuk ke sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial.
Ia menjelaskan, dominasi sektor informal juga berdampak pada basis pajak yang lebih sempit, karena sebagian besar pelaku di sektor ini tidak terjangkau sistem perpajakan.
“Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara, padahal kebutuhan belanja meningkat untuk merespons krisis,” jelasnya.
Selain itu, pekerja di sektor informal umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, sehingga sulit meningkatkan produktivitas. Aaditya menilai, pemerintah perlu mendorong transisi sektor informal ke formal melalui perbaikan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penyederhanaan regulasi usaha.
“Yang penting bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan pekerjaan tersebut produktif dan memberikan kesejahteraan,” tegasnya. (E-3)
Data Badan Pusat Statistik mencatat per November 2025 sekitar 57,7 persen atau 85,35 juta orang dari total penduduk bekerja berada di sektor informal.
NASIB pekerja informal yang mendominasi lebih dari 70 persen tenaga kerja di Indonesia menjadi sorotan serius.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
BPJS Ketenagakerjaan perluas cakupan BPU melalui komunitas RT/RW dan rumah ibadah. Simak skema iuran hemat 50% sesuai PP Nomor 50 Tahun 2026.
Kewajiban membayarh tinjangan hari raya (THR) tidak hanya jatuh kepada perusahaan yang bergerak dibidang formal. Perusahaan di sektor informal yang memiliki pekerja tetap juga.
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved