Defisit APBN Jadi Alarm Serius bagi Stabilitas Ekonomi Nasional

Tekanan fiskal yang semakin dalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sinyal serius bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun. Hal ini mencerminkan terjadinya tekanan likuiditas yang signifikan di tengah ketidakpastian global dan pelemahan fundamental ekonomi domestik.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erik Hermawan, menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pengelolaan fiskal. 

“Defisit yang melebar dalam waktu singkat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal kita sedang tertekan. Ini bukan hanya persoalan siklus, tetapi sudah mengarah pada tekanan struktural yang harus segera direspons secara komprehensif,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/4).

Baca juga : Pemerintah Pertahankan Defisit APBN di Bawah 3 Persen PDB

Menurut Erik, indikator yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan rasio beban bunga utang terhadap penerimaan negara, khususnya pajak. Dengan rasio yang telah memasuki kategori sangat rentan, sebagian besar pendapatan negara terserap untuk membayar bunga utang, bukan untuk belanja produktif. Hal ini berimplikasi pada semakin sempitnya fiscal space pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi dan distribusi.

“Ketika APBN lebih banyak terserap untuk debt servicing, maka ruang untuk investasi publik menjadi terbatas. Ini berisiko menekan pertumbuhan jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Erik menyoroti strategi ekspansi fiskal melalui stimulus dan intervensi likuiditas, termasuk penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada perbankan nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan transmisi yang efektif ke sektor riil. Tanpa itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menciptakan tekanan inflasi yang bersifat struktural.

Baca juga : Revisi Outlook Fitch Ratings Jadi Alarm Kredibilitas Fiskal

“Jika ekspansi likuiditas tidak diimbangi dengan peningkatan output, maka kita menghadapi risiko demand-pull inflation bahkan potensi hiperinflasi dalam skenario ekstrem,” jelasnya.

Erik juga mengkritisi orientasi kebijakan yang terlalu menekankan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas pertumbuhan. Ia menyebut fenomena debt-fueled growth sebagai risiko nyata yang dapat membebani APBN di masa depan. 

Dalam konteks APBN 2026, Erik menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bentuk konsolidasi fiskal yang berpotensi menimbulkan fiscal shock di tingkat daerah. Ia menilai, penurunan ini dapat mengurangi kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik dan menghambat inovasi ekonomi lokal. “Sentralisasi belanja harus diimbangi dengan penguatan peran daerah. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dalam distribusi pembangunan,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa asumsi makro ekonomi seperti target pertumbuhan 5,4%, nilai tukar rupiah, serta harga komoditas harus disusun secara realistis dan adaptif terhadap dinamika global. Deviasi terhadap asumsi tersebut dapat berdampak langsung pada postur APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Oleh karena itu, kredibilitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada akurasi perencanaan dan disiplin dalam implementasi.

Di samping itu, Erik juga menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan fiskal menuju pendekatan yang lebih prudent, adaptif, dan berbasis risiko. Ia mendorong optimalisasi instrumen investasi di luar APBN untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan. (E-3)