Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik. Di tengah peningkatan pengeluaran pemerintah, indikator penerimaan negara juga menunjukkan tren positif, memunculkan optimisme terhadap arah pertumbuhan ekonomi ke depan.
Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko melihat kombinasi tersebut sebagai sinyal awal pemulihan yang mulai menguat.
"Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan," ujar dia melalui keterangannya, Selasa (7/4).
Data pemerintah menunjukkan penerimaan negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara tahunan. Peningkatan itu terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang melonjak 20,7% menjadi Rp394,8 triliun.
"Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat," kata Christiantoko.
Di sisi lain, belanja negara juga meningkat tajam. Hingga akhir Maret, realisasi belanja mencapai Rp815,0 triliun atau naik 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit anggaran tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski defisit meningkat, Christiantoko menilai angkanya masih dalam batas terkendali dan justru mencerminkan strategi fiskal yang disengaja.
"Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah secara sadar mendorong belanja di awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan. Realisasi belanja yang sudah mencapai 21,2% dari target tahunan juga menunjukkan akselerasi dibanding pola tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di kisaran 17%.
"Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik," terang Christiantoko.
Peningkatan belanja tersebut antara lain dipicu oleh program strategis serta faktor musiman seperti Lebaran, termasuk stimulus Rp15 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat.
"Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi," ucap Christiantoko.
Meski agresif di sisi belanja, pemerintah dinilai tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah ambang batas 3% terhadap PDB.
"Dengan demikian, defisit sebesar 0,93% pada triwulan I 2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," pungkasnya. (E-3)
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Dari sisi penerimaan, kinerja pajak menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 20,7% secara tahunan (year on year).
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved