Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Saya melaporkan (LHKPN) terakhir sebagai pejabat itu pada 2013. Tentu ada penambahan kan sudah 6 tahun," kata Mahfud di Gedung KPK
KPK meminta pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2020.
"Kesadaran pucuk pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya."
Banyak aset negara di daerah yang tidak dikelola secara benar sehingga legalitas kepemilikannya menjadi bermasalah dan berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Salah satu perkembangan positif dimaksud ialah soal laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) di Pemkab Tulungagung yang mencapai 100%.
Sembilan orang yang belum melaporkan rincian kekayaan yang dimiliki wakil rakyat periode lima tahun ke depan itu dan lima di antaranya berasal dari Partai Gerindra.
Pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara ialah kewajiban hukum dan bagian membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN
Jika penyelenggara negara jujur, kenapa enggan melaporkan harta kekayannya?
Komisi III berpendapat seseorang yang menjabat sebagai penyelenggara negara lah yang wajib melaporkan LHKPN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan membantu melakukan penelusuran rekam jejak tersebut agar pimpinan KPK periode selanjutnya sesuai dengan harapan publik
Baru Senin nanti ada pengumuman mengenai keputusan hasil psikologi. Jadi, kemungkinan kan akan terus berkurang. Kemudian akan ada lagi tes assessment.
"LHKPN itu bisa menjadi pisau analisis menjadi penting karena di dalamnya itu ada check and balance. Artinya, ada keterbukaan informasi," kata Saut.
Pada poin huruf k Pasal 29 secara jelas menyatakan untuk dapat dipilih pimpinan KPK wajib mengumumkan kekayaannya sesuai aturan yang berlaku.
LHKPN, kata Yenti, diwajibkan ketika calon terpilih diangkat menjadi komisioner KPK.
Dalam peraturan KPU dinyatakan setelah caleg terpilih sudah ditetapkan, diharuskan menyerahkan laporan LKHPN maksimal 7 hari pascaditetapkan
Instruksi Jaksa Agung M Prasetyo tersebut sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Wali Kota Gorontalo juga melakukan presentasi hasil rencana aksi pencegahan di Gorontalo
Dari jumlah 36.741 LHKPN itu termasuk juga caleg yang gagal masuk menjadi anggota parlemen.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sebagian besar pelapor sudah memiliki berkas pelaporan yang lengkap dan telah diterbitkan tanda terimanya oleh KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih agar segera menyiapkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved