Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEKAYAAN Presiden Ma'ruf Amin patuh dengan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2021. Dia menyerahkan laporan itu pada 8 Maret 2022.
Kekayaan Ma'ruf pada periodik 2021 tercatat mencapai Rp12,704 miliar. Kekayaan dia turun Rp1,883 miliar dari periodik 2020 yang mencapai Rp14,587 miliar.
Dalam laporan terbarunya, Ma'ruf tercatat memiliki sepuluh tanah dan bangunan senilai Rp7,423 miliar. Semua tanah dan bangunannya berdomisili di Depok, Jawa Barat.
Ma'ruf hanya tercatat memiliki satu mobil senilai Rp577 juta. Mobil miliknya yakni Honda CRV Prestige keluaran 2021.
Ma'ruf tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp256 juta. Dia tidak tercatat memiliki surat berharga.
Ma'ruf tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,448 miliar. Dia tidak tercatat memiliki utang. (OL-8)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengungkap identitas sosok berinisial T yang diduga merupakan pengendali bisnis judi online di Indonesia
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan penataan kawasan Taman Balekambang, Kota Surakarta, Kamis (25/7).
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Revitalisasi Kawasan Taman Balekambang, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/7).
Wapres Ma'ruf Amin dorong industri otomotif lakukan inovasi muatan lokal
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kapasitas dan nilai tambah industri otomotif dapat diperkuat.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved