Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan Jokowi pada LHKPN periodik 2021 tercatat mencapai Rp71,471 miliar.
Kekayaan Kepala Negara tercatat meningkat Rp7,855 miliar jika dibandingkan dengan periodik sebelumnya. Tercatat, kekayaan Jokowi pada periodik 2020 mencapai Rp63,616 miliar.
Pada laporan terbarunya, Jokowi tercatat memiliki 20 tanah dan bangunan senilai Rp59,445 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan.
Kepala Negara juga tercatat memiliki delapan kendaraan senilai Rp467 juta. Kendaran miliknya yakni mobil Suzuki Pick Up keluaran 1997, mobil Isuzu Truck keluaran 2002, motor Yamaha Vega keluaran 2001, dan mobil Mercedes Benz Sedan keluaran 2004.
Jokowi juga tercatat memiliki mobil Mercedes Benz Sedan keluaran 1996, mobil Isuzu Truck keluaran 2002, mobil Nissan Grand Livina Minibus keluaran 2010, dan mobil Nissan Juke Minibus keluaran 2012.
Jokowi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp356,950 juta. Dia tidak tercatat memiliki surat berharga.
Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp11,511 miliar. Dia juga tercatat memiliki utang Rp309,330 juta. (OL-8)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved