Mengintip Kekayaan Alexander Marwata, Total Rp9 M Plus Koleksi Sepeda Onthel

Data KPK: Legislator DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN

KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan

3,76% Pejabat Negara Bandel, Mereka Telat Serahkan LHKPN ke KPK

KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.

KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya

KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya

Miris, Presiden dan 26 Pejabat Kabinet Diduga Belum Lapor LHKPN, ICW Desak KPK Buka Data

Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.

KPK: Pelaporan LHKPN Capai 91,23% Jelang Penutupan, Legislatif Paling tidak Patuh

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Umumkan Namanya

Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.

Eks Pimpinan KPK Ungkap Perhitungan Kerugian Negara Perkara Pertamina di Bawah Standar

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukum 15 tahun pidana penjara dan uang pengganti Rp 2,9 triliun terhadap Kerry Riza, sementara Gading dan Dimas dihukum 13 tahun pidana penjara. 

KPK Pamer Rampas Aset Koruptor Rp2,4 T Selama 5 Tahun

KPK menyerahkan Rp294,7 miliar pada 2020. Lalu, sebanyak 416,9 miliar dikasihkan ke negara pada 2021.

Buronan KPK Bertambah 2 Orang, Ini Daftar Lengkapnya

Tiga buronan lain yakni Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Kirana Kotama. Harun terseret kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Dewas KPK Nyatakan Pertemuan Alex dan Eko Darmanto Bukan Pelanggaran Etik

Dewas KPK juga menegaskan bahwa Alex tidak sendirian saat menemui Eko. Jadi, kata Tessa, tidak ada pelanggaran etik yang dinilai terjadi.

Penilaian Dewas Dimentahkan KPK

Tumpak merasa kinerja lembaga yang dipimpinnya belum mampu memenuhi harapan publik atas mutu pemberatasan rasuah selama lima tahun terakhir.

Utak-atik Anggaran Buat Risnandar Mahiwa Berurusan dengan KPK

Alex enggan memerinci permainan kotor yang menyeret Risnandar. Menurut dia, modus rasuah dalam perkara ini merupakan pengeluaran fiktif.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia