Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIDAKPATUHAN para anggota DPR dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun medesaka agar setiap fraksi segera menyelesaikan kewajiban administrasi LHKPN.
"Sudah kita sampaikan ke semua, kita sudah sampaikan ke fraksinya juga," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/9).
Untuk mempercepat penyerahan LHKPN, Sufmi menegaskan setiap fraksi diminta segera melakukan sosialisasi kepada anggotanya masing-masing. Hanya saja menurut Sufmi setiap fraksi masih membutuhkan waktu untuk melakukan sosialiasi kepatuhan LHKPN tersebut.
"Cuma mungkin perlu waktu untuk kemudian melakukan sosialisasi di masing-masing fraksi," ungkapnya.
Baca juga: Cak Imin Sarankan Konflik Papua diselesaikan Ala Gus Dur
Menurut Sufmi, keterlambatan penyerahan LHKPN para anggota dewan mayoritas disebabkan oleh permasalahan teknis. Selain itu, kebijakan WFH selama pandemi covid-19 juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor mengapa masih ada anggota DPR yang terlambat menyerhkan LHKPN.
"Mereka biasanya dibantu tenaga ahli oleh staf. Sekarang kita WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH," ujarnya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengaku telah menuntaskan kewajibannya menyerahkan LHKPN. Terkait dorongan untuk menerapkan sanski bagi penyelenggara negara yang abai menyerahkan LHKPN, Habiburokhman menilai sanski tersebut tidak perlu dipaksakan.
"Soal sanksi kan sebetulnya kan aturannya memang sumir ya. Jadi kalau aturan sumir jangan dipaksa-paksa kita berikan sanksi. Mana coba dasar hukumnya yg mana pemberian sanksi," ungkapnya.
Habibuburohman melanjutkan pemberian sanksi harus berdasarkan pada ketentuan regulasi. Dirinya menilai himbauan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup bagi pejabat negara untuk lebih patuh terhadap batas waktu penyerahan LHKPN.
"Kalau setau saya LHKPN itu yg paling penting lima tahun sekali, karena selama tugas beliau lima tahun itu disitu begitu," ungkapnya. (OL-4)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved