Legislator Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Usai Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi

ANGGOTA Komisi V DPR RI Rofik Hananto mendesak evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian. Hal itu menyusul insiden tabrakan beruntun yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL), Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, dan sebuah taksi di perlintasan kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan. Menurutnya itu merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi beban jalur kereta yang sangat padat.

“Pada jalur dengan trafik yang sangat tinggi seperti jalur Jakarta–Cikarang, pembangunan jalur ganda (double double track/DDT) menjadi kebutuhan mendesak. Dengan adanya double track, frekuensi dan pergerakan kereta bisa lebih teratur, mengurangi kepadatan, serta meminimalisasi potensi konflik di perlintasan sebidang. Proyek ini harus diprioritaskan,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4).

Baca juga : Sistem Monitoring Disorot DPR Imbas Kecelakaan Kereta KRL dan Agro Bromo Anggrek di Bekasi Timur

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VII ini juga mengingatkan bahwa pada kecepatan operasional yang tinggi, jarak pengereman kereta bisa mencapai ratusan hingga ribuan meter. Alhasil kereta tidak bisa dihentikan secara mendadak layaknya kendaraan biasa.

Oleh karena itu, ia menilai kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi PT KAI. Evaluasi tersebut khususnya mengenai pembaruan sistem sinyal darurat (fail-safe), kecepatan komunikasi antarmasinis, dan protokol penghentian di jalur padat agar tragedi serupa tidak terulang.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian, khususnya terkait koordinasi dan integrasi pusat kendali perjalanan kereta.

Baca juga : Apa yang Terjadi dalam Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur?

“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” ujar Iwan Aras.

Ia menilai, rangkaian kejadian di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar apabila mekanisme proteksi berlapis tidak bekerja secara optimal. “Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja,” ucap Legislator Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

“Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” sambungnya.

Menurutnya, jalur rel yang digunakan secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan sistem pengendalian yang lebih presisi. “PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya respons terpadu saat terjadi gangguan di jalur aktif. “Ketika ada sebuah kejadian, seluruh kereta dari berbagai layanan berhenti semua sampai penanganan insiden termasuk kecelakaan, selesai ditangani,” pungkasnya. (Ifa/P-3)