Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada publik, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta sudah merampungkan 100% Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggotanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alhamdullilah, Fraksi NasDem sudah 100% melaporkan LHKPN ke KPK. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara yang bersih," ungkap Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/9).
Menurut dia, LHKPN itu rampung per 9 September 2021 atau Kamis lalu. Dia meminta maaf karena keterlambatan perihal laporan itu ke KPK.
Seluruh anggota Fraksi NasDem mempunyai komitmen yang kuat terhadap keterbukaan LHKPN. Karena melaporkan harta kekayaan, diterangkan Jupiter, merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan keterlambatan terjadi karena terkendala faktor pandemi covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Belum lagi, kata Jupiter, banyak staf di DPRD DKI maupun di DPW NasDem DKI yang terpapar covid-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan, banyak juga anggota dewan yang positif covid-19, sehingga harus melakukan recovery atas kesehatannya.
Alasan berikutnya yaitu pemberlakuan aturan bekerja di rumah sebagaimana anjuran pemerintah pusat dan daerah. "Itulah yang menyebabkan kami mengalami keterlambatan dalam menyerahkan LHKPN ke KPK," terang Jupiter.
Baca juga: Pimpinan DPR Minta Fraksi Segera Rampungkan LHKPN
Dia menegaskan, kepatuhan anggota Fraksi NasDem Jakarta sudah terlihat pada tahun sebelumnya. Pada 2020, seluruh anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem telah dengan cepat menyerahkan LHKPN ke KPK. "Sebelumnya kami sangat cepat dalam melaporkan karena tidak ada kendala dengan situasi nasional," pungkas Jupiter. (OL-14)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved