Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan jika pihaknya mengirim orang untuk membantu Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Emir Moeis mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hingga kini, LHKPN Emir Moeis belum diserahkan.
"Pak Emir Moeis lagi komunikasi dengan tim kita, karena beliau biasanya yang baru-baru itu (enggak mengerti) gimana mengisinya (LHKPN)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/8).
Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.
"Kita kirim tim khusus membantu, sejam kelar. Kita bilang saja dia perlunya apa-apa saja, jadi lagi komunikasi," ujar Pahala.
Baca juga: Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Eks Koruptor Diminta Lapor LHKPN
Sebelumnya, Emir Moeis ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Emir diminta melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN ).
Emir terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 26 Januari 2010 saat berstatus sebagai anggota DPR. Politikus PDI Perjuangan itu menjabat sebagai anggota DPR sampai 2014.(OL-5)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved