Politik Dan Hukum

Amnesty International Rangkum Perjalanan Pemerintah Sepanjang 2025, Ini Kesimpulannya

Usman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga awal 2026, para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), jurnalis, dan aktivis harus menghadapi ancaman.

Narasi 'Antek Asing' Dinilai untuk Bungkam Suara Kritis

Usman menilai tudingan Presiden Prabowo tersebut merupakan sebuah pola yang sistematis. 

Ketua DPR Soroti Keselamatan Pasukan TNI di UNIFIL, Desak Pemerintah Evaluasi Total

Puan menekankan bahwa kesiapan logistik dan operasional pasukan menjadi faktor krusial yang harus terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

Pembahasan RUU Pemilu Tertutup, Puan : Komunikasi tetap Dilakukan Lewat Partai

KETUA DPR RI, Puan Maharani menanggapi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang disebut dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa komunikasi politik tetap dilakukan

KPK Dalami Peran Staf PBNU dalam Korupsi Kuota Haji 2023-2024

KPK memanggil staf PBNU berinisial SB sebagai saksi kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Amnesty International Indonesia Prediksi Adanya Tanda Bahaya bagi HAM

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Suhud Alynudin Gantikan Khoirudin, MTZ : Imbas Ganti Presiden PKS

Ia menjelaskan, pasca-Munas PKS terjadi pergantian kepemimpinan dari Ahmad Syaikhu kepada Al Muzzammil Yusuf yang juga merupakan anggota DPR RI.

Sambut Kloter Pertama Jemaah Haji 2026, Petugas Mitigasi Titik Krusial di Bandara Madinah

Petugas PPIH Arab Saudi memetakan titik krusial di Bandara Madinah untuk menyambut kedatangan perdana jemaah Haji 2026 asal Indonesia, termasuk jalur fast track dan penanganan bagasi.

Berlarut-larut, Polemik Ijazah Jokowi Diminta Segera Diselesaikan

Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah disorot Jusuf Kalla. Pengamat menilai masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan kepastian hukum.

12 Poin Penting yang Diatur dalam RUU PPRT

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dijadwalkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR

RUU PPRT Resmi Disahkan, PKB Ingatkan Jangan Hanya Jadi “Macan Kertas”

Salah satu poin krusial dalam UU PPRT adalah jaminan akses terhadap perlindungan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.

RUU PPRT Resmi Disahkan, Perlindungan PRT Kini Berkekuatan Hukum

Rapat paripurna yang dihadiri oleh 314 anggota DPR dari total 578 anggota dari seluruh fraksi itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR.

Komisi I DPR Desak Pembentukan Tim Investigasi Insiden Puncak Papua

Komisi I DPR RI akan mengawal ketat akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk kinerja Satgas Habema

Nadiem Makarim Minta Pengalihan Status Tahanan karena Kondisi Sakit

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa kondisi kesehatannya masih belum stabil di tengah proses persidangan yang tengah ia jalani. 

Hak Jawab dan Koreksi Fakta dari Kuasa Hukum Ibrahim Arief

Kuasa hukum Ibrahim Arief sampaikan hak jawab terkait tuntutan uang pengganti Rp16,9 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

BPK Satu-satunya Lembaga yang Berwenang Tetapkan Kerugian Negara

berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.

Jaksa Soroti Rekening Irvian Bobby yang Tembus Rp75 Miliar

Jaksa mengungkap saldo rekening Irvian Bobby Mahendro mencapai Rp75 miliar dalam sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Terungkap pula aliran dana setoran rutin hingga bonus.

Pemerintah: Hak Kerja hingga Jaminan Sosial Tercantum di RUU PPRT

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga melalui RUU PPRT.

Para Koruptor Punya Sirkel, KPK: Korupsi sudah Jadi Ekosistem

KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.

Hari Karyuliarto Minta Bebas di Kasus LNG, Klaim Tak Rugikan Negara

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, memohon bebas dalam kasus dugaan korupsi LNG Corpus Christi. Ia menegaskan tak mengambil keuntungan pribadi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia