Komisi I DPR Desak Pembentukan Tim Investigasi Insiden Puncak Papua

Rahmatul Fajri
21/4/2026 13:24
Komisi I DPR Desak Pembentukan Tim Investigasi Insiden Puncak Papua
Ilustrasi. Aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan penyisiran KKB di sekitar Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, beberapa waktu lalu .(Antara-HO)

ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi guna mengusut tuntas insiden baku tembak di Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Langkah ini dinilai krusial agar fakta di lapangan terungkap secara objektif.

Hasanuddin menekankan bahwa kejelasan informasi diperlukan untuk mencegah kegaduhan di tengah masyarakat, sekaligus menghindari spekulasi liar yang menyudutkan institusi TNI tanpa dasar hukum yang kuat.

“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).

Pengawasan Satgas Habema
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa Komisi I DPR RI akan mengawal ketat akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk kinerja Satgas Habema (Hadirkan Berbagi Kasih untuk Papua). Satgas ini merupakan komando gabungan yang mengintegrasikan pola operasi TNI-Polri dengan pendekatan humanis namun tetap melakukan penindakan terukur.

Hasanuddin menegaskan parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” tegasnya.

Aspek Kemanusiaan
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan sisi kemanusiaan. Negara diminta hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi keluarga korban yang terdampak langsung oleh konflik tersebut.

“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” tambah Hasanuddin.

Kondisi Terkini di Lapangan
Peristiwa yang terjadi pada Selasa (14/4) lalu melibatkan kontak tembak antara TNI dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meski laporan sementara mengonfirmasi adanya warga yang meninggal dunia, jumlah pasti korban masih sulit diverifikasi karena tim gabungan belum berhasil menjangkau tiga wilayah terdampak di perbatasan, yakni Kampung Kembru, Nilome, dan wilayah Pintu Angin

Selain korban jiwa, dilaporkan empat pasien tengah menjalani perawatan intensif, termasuk tiga anak-anak berusia 6-7 tahun. Satu korban luka berat bahkan harus dirujuk ke Jayapura untuk penanganan spesialis.

Dampak dari eskalasi konflik ini juga memicu gelombang pengungsian besar-besaran warga Distrik Kembru dan Pogoma ke Distrik Sinak. Merespons situasi keamanan yang memburuk akibat teror OPM, Pemerintah Kabupaten Puncak kini telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. (Faj/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya