Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menegaskan pergantian posisi pimpinan di internal partainya, termasuk di DPRD DKI, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sudah berjalan sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2025.
Ia menjelaskan, pasca-Munas PKS terjadi pergantian kepemimpinan dari Ahmad Syaikhu kepada Al Muzzammil Yusuf yang juga merupakan anggota DPR RI. Perubahan di pucuk pimpinan tersebut langsung diikuti dengan restrukturisasi menyeluruh di tubuh partai.
“Sejak 2025 itu sebenarnya kalau kita perhatikan, setelah munas PKS, presidennya berganti. Kemudian sesudah itu langsung ada pergantian di seluruh struktur PKS di seluruh Indonesia,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4).
Di tingkat daerah, perubahan itu juga menyasar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta. Jabatan ketua DPW yang sebelumnya dipegang Khoirudin juga diganti oleh Suhud Alynudin dimana, nama tersebut kini akan juga mengganti posisi Khoirudin di Ketua DPRD DKI Jakarta.
Taufik menyebut dirinya juga merupakan bagian dari perombakan tersebut, menggantikan Ismail sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Pola serupa, kata dia, terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sumatera.
Menurut dia, langkah rotasi itu merupakan kewenangan penuh pimpinan baru partai untuk memastikan efektivitas organisasi. “Kalau presiden yang baru tentu dia mencari cara paling efektif untuk bisa menjalankan organisasi,” ujarnya.
Ia mengakui alasan detail di balik pergantian tersebut tidak seluruhnya disampaikan ke publik. Namun, keputusan itu diyakini telah melalui pertimbangan matang di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Meski demikian, Taufik menekankan kultur di PKS menempatkan kepatuhan terhadap keputusan partai sebagai hal utama. Ia menyebut prinsip 'sami’na wa atho’na' menjadi pegangan kader dalam menerima setiap penugasan.
“Ustaz Khoirudin juga menyatakan bahwa saya ditempatkan di mana saja tidak apa-apa. Dari tadinya ketua menjadi, ya tidak apa-apa. Bahkan kalau kemudian diturunkan lagi menjadi orang biasa pun, itu tidak masalah,” pungkasnya. (Far/P-3)
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 8.300 ton sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Untuk pelepasan saham bir ini, ia berujar, masih perlu kajian panjang dan diskusi para pakar terkait pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur program sekolah gratis ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved