Ketua DPR Soroti Keselamatan Pasukan TNI di UNIFIL, Desak Pemerintah Evaluasi Total

KETUA DPR RI, Puan Maharani menegaskan pentingnya keselamatan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Libanon, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.

DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasukan Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), termasuk aspek logistik dan perlindungan personel.

“Indonesia harus menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan,” kata Puan.

Baca juga : Istana: Pemerintah belum Putuskan Tarik Prajurit TNI dari UNIFIL

Selain itu, ia menekankan bahwa kesiapan logistik dan operasional pasukan menjadi faktor krusial yang harus terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh langkah mitigasi telah dilakukan secara optimal. “Bagaimana kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lainnya, karenanya pemerintah dan stakeholder harus bisa menjamin serta mengevaluasi apakah keselamatan tersebut perlu dilengkapi atau disiapkan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain menyoroti isu keamanan pasukan, DPR juga menyoroti dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi domestik, khususnya kenaikan harga energi. Puan menyebut bahwa lonjakan harga minyak dunia telah berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri.

Baca juga : Lagi, 3 Pasukan Indonesia Jadi Korban Ledakan di Fasilitas PBB Libanon

“Situasi geopolitik yang ada sekarang sudah berpengaruh ke harga minyak dunia, termasuk BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama jika terjadi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi. Puan pun mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif.

“Dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu seperti ini, tentu saja pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM,” tegasnya.

Di sisi kain, DPR meminta kepada pemerintah agar menunjukkan transparansi kepada publik terkait kebijakan energi. “Harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik, sampai kapan, dan apakah akan terus naik atau tidak. Evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala,” ujar Puan.

Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan akibat ketidakpastian global.

“DPR meminta pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan akan terjadi, karena kita belum mengetahui apakah konflik ini akan berlanjut atau berhenti. Meski tidak terdampak langsung, Indonesia harus siap mengantisipasi,” pungkasnya. (Dev/P-3)