Amnesty International Indonesia Prediksi Adanya Tanda Bahaya bagi HAM

AMNESTY International Indonesia memberikan catatan terkait prospek kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun mendatang. Memasuki tahun kedua menuju tahun ketiga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, situasi diprediksi akan jauh lebih berbahaya dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tanda-tanda era lebih berbahaya ini terlihat dari absennya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan setahun terakhir, serta kecenderungan negara yang semakin represif.

"Tahun kedua memasuki tahun ketiga Prabowo, itu bisa dikatakan lebih berbahaya. Jadi kalau setahun terakhir ini adalah tahun yang berbahaya, maka tahun ke depannya ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena tidak satu pun kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setahun lalu ini yang diselesaikan," ujar Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Baca juga : Penanganan Kasus Terkesan Lambat, Usman Hamid Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Andrie Yunus

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Usman mengkritik tajam jalannya peradilan militer yang dianggap tidak transparan dan gagal mengungkap aktor intelektual di balik keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Menurutnya, nalar hukum Oditur Militer yang menyebut motif serangan adalah dendam pribadi merupakan penghinaan terhadap rasionalitas publik.

"Bagaimana mungkin aset kedinasan BAIS bisa digunakan hanya untuk kepentingan dendam pribadi? Bagaimana mungkin seorang Andrie yang tidak pernah bertemu dengan pelaku, tiba-tiba direduksi motifnya seolah pribadi? Ini menghina rasionalitas hukum publik," tegasnya.

Baca juga : Teror Air Keras, GREAT Institute Ajak Masyarakat tak Langsung Tuduh Negara

Selain masalah penegakan hukum, Usman menyoroti tantangan fiskal dan melemahnya nilai tukar Rupiah yang berpotensi memicu guncangan politik. Kemudian, kenaikan harga bensin nonsubsidi hingga 50 persen disebut sebagai awal dari gelombang kenaikan harga komoditas dan pangan yang akan memukul daya beli masyarakat.

Usman khawatir ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi akan dijawab dengan sikap untuk membungkam suara kritis demi menjaga stabilitas nasional.

"Pemerintah cenderung ingin meniadakan suara-suara yang berbeda atas nama persatuan dan kedaulatan nasional. Narasi 'antek asing' dan nasionalisme sempit terus dikembangkan untuk mengambinghitamkan aktivis, pengamat, dan akademisi sebagai penyebab kesusahan ekonomi saat ini," lanjut Usman.

Usman juga mengkritik tata kelola pemerintahan yang buruk, konflik kepentingan dan kerentanan korupsi yang terjadi saat ini. Ia mencontohkan berbagai kebijakan yang dianggap salah sasaran, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pengadaan barang di institusi militer yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.

"Tata kelola yang buruk ini lambat laun akan berdampak pada masyarakat. Jika kenaikan harga tidak bisa diatasi, tahun depan akan menjadi tahun yang sangat berbahaya bagi hak asasi manusia, kebebasan sipil, kebebasan politik, hingga hak ekonomi dan lingkungan," pungkasnya. (Faj/P-3)