Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
"Warga di Kecamatan Jagakarsa paling banyak melanggar. Ada juga warga selain Jaksel ditemukan tak memakai masker," ungkap Ujang
DKI pun bakal memberikan sanksi pidana terhadap bagi pelanggar protokol kesehatan saat PSBB masa transisi.
Selain denda, Pemprov DKI masih berlakukan sanksi sosial. Bahkan, ada penambahan waktu bagi warga yang memilih sanksi sosial ketimbang membayar denda.
Polri hanya mendukung Pemda untuk membuat peraturan daerah dalam penegakkan hukum kedisiplinan masyarakat agar menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta memastikan pihaknya tidak membuka tempat hiburan untuk dua minggu ke depan.
SEJUMLAH rencana sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi nantinya dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasbiallah Ilyas mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sanksi progresif kepada para pelanggar aturan PSBB Transisi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan peraturan gubernur baru untuk mengakomodasi sejumlah rencana sanksi baru bagi pelanggar PSBB Transisi
Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan denda pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dikumpulkan Satpol PP sejak Mei hingga kemarin mencapai Rp2,7miliar.
Ahli epidemiologi UI Syahrizal Syarif mendukung adanya kebijakan denda progresif yang bakal diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga yang berulang kali melanggar protokol kesehatan
Cara ini sekaligus meningkatkan kesadaran pelanggar protokol akan bahaya dan sulitnya penanganan covid-19. Intinya, pidana tidak akan bertentangan dengan kondisi LP dan rutan.
Aturan denda itu nantinya tertuang dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).
Ketentuan mengenai sanksi akan disesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk penerapan hukum pidana bisa digantikan dengan kearifan lokal.
"Ada yang sifatnya persausif, sosialisasi, ada yang mungkin penegakan hukum administrasi, bahkan sampai pada hukum pidana, itu terserah nantinya."
Politisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan, soal sanksi yang tepat itu nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing,
Aplikasi tersebut bakal menunjukkan data warga yang sudah pernah melanggar protokol seperti tidak memakai masker. Jika pernah melanggar lebih dari satu kali maka sanksi akan berlipat
UNTUK menindaklanjuti instruksi presiden terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Pemprov Jawa Timur telah memasukkan aturan sanksi ke dalam peraturan daerah (perda).
Regulasi tersebut harus memuat sanksi terhadap para pelanggar, baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memperketat pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan selama masa perpanjangan ketiga PSBB transisi dengan menerapkan sanksi progresif.
Hukuman bukanlah jalan pintas agar suatu kebiasaan dapat menjadi kebudayaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved