Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

Mantap! Angka Korupsi pada 2025 Turun, di Singapura

CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.

Titi Anggraini Ungkap Akar Korupsi Politisi: Kegagalan Partai Politik Bangun Integritas

Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

Upaya Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Tuai Apresiasi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.

Sidang Tuntutan Kasus Impor BBM

Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BPK Satu-satunya Lembaga yang Berwenang Tetapkan Kerugian Negara

berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.

Para Koruptor Punya Sirkel, KPK: Korupsi sudah Jadi Ekosistem

KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.

Hari Karyuliarto Minta Bebas di Kasus LNG, Klaim Tak Rugikan Negara

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, memohon bebas dalam kasus dugaan korupsi LNG Corpus Christi. Ia menegaskan tak mengambil keuntungan pribadi.

Aktivis Antikorupsi Diminta Jaga Integritas Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara

Keterlibatan pegiat antikorupsi dalam pusaran kasus hukum dapat memberikan preseden yang kurang baik bagi gerakan masyarakat sipil.

Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kunang Akui Terima Dana Rp8,5 Miliar dari Pengusaha

BUPATI nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang mengakui menerima aliran dana miliaran rupiah dari pengusaha Sarjan.

Ketua Ombudsman Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Nikel

Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Istri PM Spanyol Begoña Gómez Resmi Didakwa Korupsi dan Pencucian Uang

Begoña Gómez, istri PM Pedro Sánchez, didakwa atas tuduhan pengaruh jabatan dan korupsi. 

Modus Pengaturan Tender dalam Kasus Korupsi Petral

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengungkapkan modus pengaturan tender dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. atau Petral

Kasus Korupsi Petral, Kejagung Tetapkan 7 Orang termasuk Riza Chalid 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka termasuk politikus Riza Chalid dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina atau Petral

KPK Dalami Mekanisme Jatah Kuota Haji Tambahan lewat Biro Travel

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Pukat UGM Usul Bentuk Lembaga Khusus Kelola Rampasan Aset di Bawah Presiden

KETUA Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap RUU Perampasan Aset.

Pakar Soroti Bahaya Salah Tafsir 'Aset tak Sesuai Profil' di RUU Perampasan Aset

KOMISI III DPR RI mendapat masukan dari pakar hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, khususnya soal mekanisme penanganan harta yang tidak seimbang dengan profil pemilik.

Perampasan Aset Harus Jaga Prinsip Fair Trial dan Putusan Pengadilan

PAKAR hukum menegaskan bahwa prinsip fair trial harus menjadi fondasi utama dalam RUU Perampasan Aset agar tidak melanggar hak hukum warga negara.

Pakar Usul Batasan Jelas Aset yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset

PAKAR hukum pidana menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan terkait jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset guna menjamin kepastian hukum.

Pakar Soroti Konsep NCB dalam RUU Perampasan Aset, Ingatkan Risiko dan Batasan

PAKAR hukum pidana menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB) dalam RUU Perampasan Aset.

PM Anwar Ibrahim Sebut Barat Munafik, Tegaskan Malaysia Teguh pada Prinsip Keadilan

PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia