Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kunang Akui Terima Dana Rp8,5 Miliar dari Pengusaha

BUPATI nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang mengakui menerima aliran dana miliaran rupiah dari pengusaha Sarjan. Fakta ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (15/4).

Pengakuan ini memunculkan indikasi praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Novian Saputra, Ade Kuswara menjelaskan, kebutuhan dana muncul setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), bahkan sebelum dirinya resmi menjabat sebagai bupati.

"Saya menyampaikan kebutuhan untuk meminjam uang melalui perantara," ungkapnya dalam keterangannya dikutip dari laman Infocikarang Kamis (16/4).

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Bupati nonaktif Bekasi itu juga mengungkapkan perkenalannya dengan Sarjan difasilitasi oleh seorang perantara bernama Sugiarto. Dari situ, disepakati adanya pinjaman dana. 

Penyerahan awal disebut sebesar Rp500 juta dalam bentuk tunai yang diantar langsung ke rumahnya. Namun, jumlah itu terus bertambah hingga total mencapai sekitar Rp8,5 miliar. Yang menjadi sorotan, seluruh transaksi dilakukan tanpa dokumen resmi, tanpa jaminan, bahkan tanpa skema pengembalian yang jelas.

Praktik pinjam meminjam tanpa administrasi ini dinilai janggal dalam persidangan. Kondisi itu memperkuat dugaan adanya relasi timbal balik antara pemberian dana dan proyek pemerintah yang kerap disebut sebagai 'ijon proyek'.

Baca juga : Ketua Ombudsman Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Nikel

Nama Yayat Sudrajat juga turut muncul. Ia disebut sebagai pihak yang mempertemukan Ade dengan Sarjan dalam pertemuan awal di kawasan Lippo Cikarang.

Dalam keterangannya, Ade juga mengakui bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan politik, termasuk mendukung kegiatan internal partai. Meski begitu, ia membantah adanya intervensi terhadap proyek pemerintah.

"Saya tidak pernah mengatur atau menentukan proyek di dinas," tegasnya.

Jaksa penuntut umum menyatakan akan mendalami seluruh keterangan yang disampaikan dalam persidangan, terutama terkait kemungkinan adanya hubungan antara aliran dana dengan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.

Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang, seiring dengan pengungkapan fakta-fakta baru di persidangan berikutnya. (AK/I-1)