Mediaindonesia.com
  • Ribuan Pengusaha Manipulasi Ukuran Kapal

    28/1/2016 04:00

    KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memberi surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) kepada ribuan pemilik kapal.

  • Enam Doktrin Gafatar Diselidiki

    28/1/2016 03:45

    KEBERADAAN enam tahapan doktrin Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengungkap adanya kemungkinan perlawanan terhadap negara.

  • Kejagung Sisir 15 Perusahaan Hary Tanoe

    28/1/2016 03:30

    Transaksi fiktif diduga terjadi di antara 15 perusahaan dalam satu grup. Dari hasil penjualan fiktif, restitusi pajak didapat dari negara.

  • Kesuksesan the Reds Sisakan Kekecewaan

    28/1/2016 02:45

    Modal kemenangan 1-0 di pertemuan pertama dibuang sia-sia, akibat gol tunggal Stoke City yang dilesakkan Marko Arnautovic di akhir babak pertama.

  • Perbaiki Distribusi Pangan

    28/1/2016 02:30

    GEJOLAK harga pangan harus ditangani dengan kebijakan komprehensif. Kebijakan tersebut mesti fokus pada keseimbangan kesejahteraan antara produsen, pedagang, dan konsumen.

  • Proyek T3 Ultimate Hampir Rampung

    28/1/2016 02:15

    PEMBANGUNAN proyek infrastruktur strategis terus dikebut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilanda kelesuan.

  • Pendudukan Harus Dihentikan

    28/1/2016 02:00

    SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengecam rencana Israel yang hendak terus membangun permukiman di Tepi Barat, Palestina.

  • BNN Ancam Sapu Bersih Penjara

    27/1/2016 05:50

    Dari balik jeruji, bandar narkoba justru leluasa beroperasi karena dilindungi petugas lembaga pemasyarakatan.

  • Freeport Setujui Usul untuk Gandeng Bank Papua

    27/1/2016 05:10

    PEMPROV Papua mengakui PT Freeport (PT FI) telah menyetujui beberapa persyaratan yang diajukan pemerintah daerah terkait dengan perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang tersebut.

  • Imigrasi Siap Cabut Paspor DPO Teroris

    27/1/2016 04:15

    Untuk mencegah terbitnya paspor bagi terduga teroris butuh koordinasi antarlembaga dengan berbasiskan data.

  • RI-Timor Leste Percepat Perundingan Batas Negara

    27/1/2016 04:00

    INDONESIA dan Timor Leste sepakat mempercepat perundingan perbatasan di antara kedua negara yang hingga saat ini masih menyisakan dua segmen.

  • Polisi Buru Pelaku Penyerangan

    27/1/2016 03:30

    Pemda diminta menginventarisasi aset-aset yang ditinggalkan pengungsi di Kalimantan Barat. Hak pengungsi tetap akan dilindungi.

  • Jangan Jadikan Wantim Superpower

    27/1/2016 03:20

    KETUA DPP Golkar hasil Munas Ancol Dave Laksono menilai wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar yang digulirkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) berpeluang menghasilkan ketua umum boneka.

  • Pangkas Masa Reses demi Legislasi

    27/1/2016 03:10

    DEWAN Perwakilan Rakyat menetapkan 40 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

  • Novanto Diharap Bisa Lebih Kooperatif

    27/1/2016 03:00

    Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, belum memastikan apakah kliennya akan memenuhi panggilan Kejagung atau tidak.

  • KPK Gandeng KPPU Cegah Korupsi Komoditas Pangan

    27/1/2016 02:45

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah korupsi pangan.

  • Permohonan RJ Lino Ditolak Seluruhnya

    27/1/2016 02:30

    PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Pelindo III Richard Joost Lino.

  • Damayanti Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

    27/1/2016 02:15

    ANGGOTA Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, yang tertangkap tangan oleh KPK menerima suap, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada KPK.

  • MK Minta Lima Saksi Sahih

    27/1/2016 02:00

    Putusan sidang perkara pokok sengketa pilkada harus rampung selambatnya 7 Maret 2016.

  • Freeport Harus Penuhi Persyaratan

    26/1/2016 04:50

    PT FI sudah menjawab sejumlah permintaan rakyat Papua terkait dengan perpanjangan kontrak.