Perbaiki Distribusi Pangan

GEJOLAK harga pangan harus ditangani dengan kebijakan komprehensif. Kebijakan tersebut mesti fokus pada keseimbangan kesejahteraan antara produsen, pedagang, dan konsumen.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu ketika membuka rapat soal ketahanan pangan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

"Jadi yang sejahtera tidak hanya yang tengah, pedagangnya, tapi juga yang berproduksi harus diberikan keuntungan dan kesejahteraan," ujar Kepala Negara.

Jokowi pun menyentil dua kementerian utama di sektor pangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian supaya lebih fokus merumuskan kebijakan.

"Merumuskan dengan cara pandang komprehensif. Kementerian Pertanian tidak hanya memikirkan petani atau Kementerian Perdagangan hanya memikirkan pedagang. Semua harus dilihat."

Presiden menyitir data kenaikan harga pangan dimulai dari 2011 sampai 2014-2015 dengan kenaikan hampir mencapai 70%.

"Ini hati-hati. Harus betul-betul dicermati sehingga harga bisa kita kembalikan pada harga-harga yang normal," imbuhnya.

Karena itu Jokowi meminta agar jajarannya memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai perdagangan (tata niaga), sistem data, dan informasi pertanian sehingga betul-betul valid.

Terkait hal itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut akan berkoordinasi dengan Kemendag dan Perum Bulog untuk memangkas mata rantai suplai pangan.

Menurutnya, jalur perjalanan pangan dari petani ke konsumen akan dipangkas 50%.

"Nanti Bulog yang akan beli, Yang biasanya 8 titik menjadi 4 titik. Jadi dari petani ke Bulog, Bulog langsung ke pasar, lalu ke konsumen," papar Amran di Kantor Kementan, kemarin.

Menurutnya, dengan pemangkasan itu harga di tingkat petani bisa diangkat dan harga di konsumen bisa lebih ditekan.

"Itu solusi untuk seluruh komoditas, termasuk daging sapi."

Di pihak berbeda, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Ali Moeso menilai rencana pemangkasan rantai pangan itu kurang realistis.

Ada dua persoalan jika menjadikan Bulog pemain tunggal penyerap pangan.

"Pertama, masak pebisnis lain tidak dikasih kehidupan? Kedua, tak mungkin negara harus mengeluarkan ratusan triliun untuk itu, ditambah Bulog tidak punya gudang penyimpanan yang bisa menampung," ujarnya.

Paket kebijakan IX

Pada bagian lain, tadi malam pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid IX.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kali ini menetapkan fokus pada tiga hal.

Ketiganya ialah kemudahan pembangunan pembangkit listrik dalam rangka program 35 ribu megawatt (Mw), mengatur impor ternak maupun produk hewan tak lagi memakai basis negara tapi zonasi, serta pembenahan logistik dengan menderegulasi lima peraturan menteri.

"Pemerintah akan mengeluarkan peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," kata Darmin saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, kemarin.

Dengan adanya Perpres ini, PT PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(Wan/Bow/E-1)