Polisi Buru Pelaku Penyerangan

Pemda diminta menginventarisasi aset-aset yang ditinggalkan pengungsi di Kalimantan Barat. Hak pengungsi tetap akan dilindungi.

KEPOLISIAN tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait organisasi gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pertama, penyelidikan terhadap pimpinan Gafatar.

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, laporan sudah diterima Bareskrim Polri dengan teradu atas nama Mahful Tumanurung, yang diketahui merupakan ketua umum ormas Gafatar.

"Kami akan teliti apa yang menyangkut delik pidananya. Misalnya, apa ada delik penipuannya. Mungkin ada bujuk rayu bagaimana, kami akan selidiki. Enggak semudah itu (mengatakan) 'oh ini pasti bersalah'. Belum tentu," papar Badrodin, seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Bukan hanya itu, penyelidikan kedua akan menyasar para pelaku pembakaran permukiman Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat. "Kami akan selidiki siapa mereka ini," tegas Badrodin.

Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah asal eks anggota Gafatar menangani para pengungsi mulai dari penjemputan hingga pembinaan. Program transmigrasi pun disiapkan sebagai rencana cadangan.

"Saya kirim radiogram meminta ke bupati/wali kota untuk ikut menjemput di permukiman sementara. Tolong juga diantar, dibawa ke tempat tinggal asal mereka, dibina, disosialisasikan, keluarga harus menerima. Ini bukti negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Tjahjo.

Mendagri juga meminta pemda menginventarisasi aset-aset yang ditinggalkan eks anggota Gafatar di Kalimantan Barat. "Kalau memang aset itu milik mereka, tanah sekian hektare harus dijaga, jangan sampai dijarah. Itu hak warga negara sepanjang dia punya bukti-bukti yang kuat," tutur Tjahjo.

Ribuan warga eks anggota Gafatar yang bermukim di lahan pertanian di Kalimantan Barat terpaksa mengungsi pascapenyerangan oleh massa di permukiman eks anggota Gafatar di Mempawah. Penyerangan juga dibarengi pembakaran sejumlah rumah.

Saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga pengungsi bisa memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di sekitar lokasi penampungan. Selain pelayanan di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan juga menyediakan pendampingan oleh psikolog bagi anak-anak. Tidak hanya pelayanan kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan pemerintah menjamin pelayanan pendidikan bagi 860 pengungsi yang terdata masih usia sekolah.

Bantahan mantan ketua

Ketua Umum Umum Gafatar Mahful M Tumanurung, kemarin, memberikan keterangan pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. Mahful menepis tudingan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sedang merencanakan membangun sebuah negara baru di Tanah Air.

"Kami tidak pernah bermimpi jadi penguasa. Kami tidak pernah merebut kekuasaan. Diberi juga, kami tidak akan menerima," cetusnya.

Pascapembubaran ormas Gafatar pada 13 Agustus 2015 lalu, menurut Mahful, ada satu program yang tetap dipertahankan, yaitu membangun kedaulatan pangan bangsa lewat program pertanian mandiri.

Mahful mengungkapkan jumlah anggota Gafatar sebelum bubar tercatat lebih dari 50 ribu orang. Begitupun simpatisan yang ia klaim lebih banyak daripada jumlah anggota. Selain itu, pengikutnya pascapembubaran tinggal sepertiga yang kini menaruh masa depan di Kalimantan. (Tim/P-1)