Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Per tanggal 13 Agustus 2020, dengan anggaran Rp134,008 triliun realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp75,583 triliun (56,40%).
Dipaparkan Wapres, realisasi belanja keseluruhan K/L dari bulan Januari sampai Agustus 2020 baru mencapai 48%.
Mendagri meminta daerah mendongkrak realisasi APBD, karena baru mencapai 37,90%.
Di masa pandemi covid-19 saat ini APBD seharusnya dapat terserap sehingga rakyat bisa menikmati.
Sekertaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar mengatakan penyerapan belanja di Sumsel saat ini sudah hampir mencapai 50 persen.
Pengamat sosial dan kebijakan Dr Robert Siregar menilai konerja pejabat di kementerian/lembaga masih kurang maksimal menyebabkan penyerapan anggaran rendah.
Dari anggaran APBD Rp1,9 Triliun yang disiapkan untuk penanganan covid-19 di Jawa Tengah, hingga kini baru terserap Rp600 miliar. DPRD Jateng menganggap serapan masih 30% dan sangat kecil.
Hasil analisis yang dilakukannya banyak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan dan harga pengadaan tak rasional.
Ia mengaku sumber anggaran tetap penanganan covid-19 dari Pemerintah provinsi, kalau pusat insentif nakes, untuk operasional tetap dari daerah.
Akselerasi program pemulihan ekonomi nasional harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.
Presiden menguraikan, penyerapan terkecil berasal dari sektor kesehatan yang baru mencapai 7%.
"Setiap pagi saya sarapan angka. Kalau bapak ibu sarapan nasi goreng atau roti, saya sarapan angka-angka setiap hari."
Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik dengan serapan mencapai 45%. Disusul NTB dan Sumatera Barat 44% serta Gorontalo dan Kalimantan Selatan 43%.
Serapan yang rendah disinyalir lantaran kurangnya koordinasi antara Kemenkes dengan Gugus Tugas, pun ada temuan kecurangan dari RS terkait layanan pasien covid-19
Serapan belanja di bidang kesehatan tersebut, diakui Kunta masih relatif kecil.
"Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan Presiden pada sidang kabinet 18 Juni 2020."
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim harus mengelola anggaran tepat sasaran, terutama penyesuaian di masa pandemi covid-19. Jangan sampai terjerat kasus hukum
Penyaluran anggaran penanganan covid-19 lamban karena penggunaan data dari kementerian/lembaga yang tidak update.
Serapan anggaran kesehatan dalam program PEN diketahui baru mencapai 4,68%. Padahal, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 87,5 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved