Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah menggunakan anggaran covid-19 atau penanggulangan bencana nonalam di daerah tersebut sebesar Rp35 miliar dari total pagu anggaran Rp100 miliar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong, M Budianto di Bengkulu, Jumat (28/8), mengatakan, pihaknya telah menggunakan anggaran penanggulangan covid-19 sebesar Rp35 miliar dari Rp100 miliar.
"Penggunaan dan pengelolaan keuangan covid-19 anggarannya dimasukan dalam pos bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp100 miliar dan telah digunakan sebesar Rp35 miliar," katanya.
Dari pagu anggaran sebesar Rp100 miliar, lanjut dia, yang sudah ditransfer ke rekening BPBD Pemkab Rejang Lebong, tahal awal sebesar Rp44 miliar dan yang sudah terserap sebesar Rp35 miliar.
Anggaran tahap awal yang tidak terserap sebesar Rp8 miliar dari rekening BPBD Kabupaten Rejang Lebong, telah dikembalikan ke kas Pemkab tersebut dan dimasukan dalam pos BTT.
Pos anggaran BTT itu sendiri, digunakan untuk penanganan keadaan darurat di antaranya penanganan covid-19 yang penyerapannya disesuaikan dengan mekanisme penggunaan BTT.
Penggunaan anggaran ini akan dikembalikan ke masing-masing OPD, anggarannya tidak terpusat lagi pada satuan tugas seperti sebelumnya. Pemkab Rejang Lebong, dalam penanggulangan penyebaran virus korona telah menetapkan pagu anggaran hingga Rp100 miliar yang diperuntukan penanganan kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial. (OL-13)
Baca Juga: Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Pemerintah akan mengkaji pelayanan pengelolaan dana kekayaan perusahaan keluarga (family office) sebuah klaster keuangan.
PPATK mencatat aliran dana 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online mengalir ke luar negeri.
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
SEKRETARIS Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Wisnu Sunandar mengungkapkan, perusahaan saat ini dalam kondisi cukup baik meski PP Muhammadiyah baru saja menarik dana dalam jumlah besar.
Anwar Abbas mengatakan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi untuk menghindari munculnya risiko.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved