Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SERAPAN anggaran untuk penanganan covid-19 di Jawa Tengah masih rendah berkisar 30 persen atau Rp600 miliar dari total APBD Jateng sebesar Rp1,9 triliun.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji seluruh anggaran akan terserap pada tahap ketiga pengucuran jaring pengamanan sosial (JPS).
"Anggaran terbesar ada pada JPS, begitu tahap ketiga berakhir maka serapan anggaran langsung tinggi dan yang lain tinggal kita dorong," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada mediaindonesia.com, Rabu (5/8).
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Ganjar telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam menangani pandemi covid-19 yang bersumber dari pos belanja tak terduga. Ia mengklaim Pemprov Jateng sudah melakukan perencanaan sesuai dengan skema penanganan covid-19, termasuk anggaran untuk sejumlah kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti jaring pengaman sosial di dinas sosial.
"Tahap ketiga baru on going process, maka anggaran itu akan terserap lagi," imbuhnya.
Selain itu, menurut Ganjar Pranowo, beberapa jenis anggaran juga dilakukan perbaikan oleh inspektorat. Setelah perbaikan selesai maka dapat langsung digunakan untuk belanja, sehingga selain tepat sasaran juga terkontrol.
baca juga: Jelang Test Swab Massal Kalsel Siapkan 2.000 Kamar Pasien Korona
Sebelumnya dalam rapat rencana kerja Komisi C DPRD Jateng bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jateng terungkap penyerapan anggaran untuk penanganan covid-19 di Jateng masih kecil. Dari total APBD Jateng Rp1,9 triliun, hingga saat ini baru terserap 30 persen atau sekitar Rp600 miliar. DPRD Jawa Tengah meminta Pemprov Jateng segera mempercepat penggunaan anggaran untuk covid-19.
"Saya cukup kaget dengan rendahnya penyerapan itu, maka saya minta segera dapat dipercepat penyeeapannya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro. (OL-3)
Pengamatan cuaca pukul 05.30 WIB melihat adanya perubahan cuaca Rabu (31/7) ini, yakni potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar daerah daerah di kawasan pegunungan
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Jateng Fair 2024 mempersembahkan tema "Sensational of Central Java Coffee", menampilkan berbagai produk kopi dari 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung Irjen Ahmad Luthfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi disebut memiliki popularitas tinggi di beberapa lembaga survei.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelima terduga menilepan, lanjut Artanto, jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditilep seberat 250,4 gram dari hasil beberapa kali penangkapan
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved