Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Meski pendapatan daerah merosot tajam dan harus dilakukan berbagai penyesuaian, hingga saat ini baik untuk anggaran untuk penanganan covid-19 maupun untuk anggaran di luar penanganan covid-19 masih cukup sampai akhir tahun.
"Kita masih cukup. Contohnya ada nggak gaji yang tidak kita bayarkan? Ada nggak tagihan listrik, telepon yang nggak kita bayarkan? Nggak ada. Semua kita bayarkan kok," kata Edi saat dihubungi, Minggu (16/8).
Anggaran penanganan covid sekaligus pemulihan ekoonomi yang disisihkan dalam anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,03 triliun pun menurutnya masih cukup.
Anggaran itu diketahui merupakan hasil 'refocusing' APBD 2020. Pemprov DKI Jakarta mencoret sebagian besar anggaran pembangunan dan dialihkan ke BTT.
Anggaran ini digunakan bagi SKPD yang terkait langsung dengan penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi termasuk pengadaan paket bantuan sosial di Dinas Sosial untuk membantu warga yang terdampak ekonominya.
Saat ini anggaran BTT baru terpakai sebesar 33,7% atau Rp1,7 triliun.
"Itu masih cukup kok saya perhitungkan sampai akhir tahun. Dinas Sosial sekali sebulan menganggarkan bantuan sosial itu Rp375 miliar. Saat ini masih ada sisa Rp3,3 triliun. Masih cukup untuk bansos sampai akhir tahun," jelas Edi. (OL-13)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved