Politik Dan Hukum

DPR Desak Perlindungan Nyata bagi Pembela HAM, Bukan sekadar Kecaman

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan negara tidak cukup hanya mengutuk aksi kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM).

Ketua DPD: Kesejahteraan Sosial adalah Fondasi Ketahanan Nasional

Negara yang kuat tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi dari sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pengamat: Hakim Jangan Berpolitik di Ruang Sidang

Hakim harus menjaga wibawa dan marwah pengadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, termasuk berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana. 

Polres Subang Amankan Tiga Tersangka Pemalsuan Pestisida

Pestisida palsu tersebut akan diedarkan di Kabupaten Subang dan Indramayu.

Kasus Korupsi Pengadaan Iklan, KPK Masih Dalami Peran Ridwan Kamil

KPK tengah mendalami peran eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan saksi.

Prabowo Minta Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/4).

Puspom TNI Ungkap 2 Prajurit Diduga Terlibat Penyalahgunaan BBM Subsidi

2 anggota TNI diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini merugikan keuangan negara.

Apkasi Pastikan WFH tak Ganggu Pelayanan Publik

Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Kuasa Hukum Delpedro Nilai Kasasi Kejagung Berpotensi Jadi Alat Represi

TIM kuasa hukum Delpedro Marhaen Rismansyah yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai langkah Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas vonis bebas kliennya

Wamendagri: Kebijakan WFH Daerah tidak Boleh Beda dengan Pusat

Wamendagri Bima Arya menegaskan kebijakan WFH ASN satu hari sepekan wajib seragam di hari Jumat. Simak respons Kemendagri terkait penolakan WFH oleh Gubernur Kalsel.

Polri Bongkar Biang Penyalahgunaan BBM Subsidi, Selisih Harga Jadi Celah Empuk

Polri ungkap selisih harga BBM dan LPG subsidi jadi pemicu utama penyalahgunaan. Disparitas harga membuka celah praktik ilegal dan membebani negara.

Polri Buru Aktor Intelektual dan Pemodal Mafia BBM Subsidi, Sejumlah Investor Masuk DPO

Bareskrim Polri tidak lagi hanya menyasar pelaku lapangan. Brigjen Moh. Irhamni tegaskan penyidik kini memburu aktor intelektual dan investor di balik mafia BBM subsidi

Polri Bongkar 568 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi di 33 Provinsi

Polri ungkap 568 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 33 provinsi sepanjang 2025. Sebanyak 583 tersangka ditangkap, praktik diduga terorganisir.

Jangan Serampangan Tetapkan WFH, Wamendagri Minta Daerah Ikuti Pusat

Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.

Modus Culas Mafia Energi: Borong BBM Pakai Plat Palsu hingga Oplos Elpiji Subsidi

Bareskrim Polri bongkar modus licik penyalahgunaan subsidi energi: mulai dari kendaraan modifikasi, pelat nomor palsu untuk akali barcode, hingga praktik oplos elpiji 3 kg

KPK Diminta Hati-hati, Kasus Cukai Jangan Sampai Mematikan Industri Rokok Rakyat

Negara harus mampu menjadikan momentum pengusutan ini sebagai jalan untuk membenahi sistem cukai dan perdagangan rokok secara lebih adil.

Bareskrim Bongkar Mafia BBM dan Elpiji Subsidi, Negara Rugi Rp1,26 Triliun

Bareskrim Polri mengungkap skandal penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi periode 2025-2026 dengan total kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.

Kejagung Kasasi Putusan Bebas, Delpedro: Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum

Dalam putusan tersebut, sebelumnya majelis hakim menyatakan Delpedro tidak terbukti bersalah, sehingga dijatuhi vonis bebas. 

KPK akan Pelajari Putusan MK soal Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

Pembelajaran itu juga mencakup penyesuaian serta optimalisasi fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK, yang sebelumnya memiliki peran dalam menghitung kerugian negara.

Petisi Ahli Dorong Reformasi Penegakan Hukum, Tekankan Kolaborasi Lintas Institusi

Wadah kolaboratif lintas profesi hukum yang tidak berafiliasi sebagai organisasi advokat, namun terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen penegak hukum.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia