KPK akan Pelajari Putusan MK soal Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari dan menyesuaikan mekanisme penanganan perkara korupsi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang menghitung kerugian negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan langkah tersebut penting agar proses hukum yang dijalankan lembaga antirasuah tetap kuat secara formil maupun materiel.

“Hal ini sekaligus agar proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangkaian proses penanganan perkara dapat berjalan efektif,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca juga : Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi

Budi menjelaskan, KPK melalui Biro Hukum akan mendalami implikasi putusan MK tersebut, terutama dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Ia menambahkan, pembelajaran itu juga mencakup penyesuaian serta optimalisasi fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK, yang sebelumnya memiliki peran dalam menghitung kerugian negara.

“Demikian halnya, koordinasi dengan BPK ke depan juga akan terus dilakukan,” katanya.

Baca juga : KPK Tunggu Kajian Lintas Kementerian soal Putusan MK Terkait Jabatan Anggota Polri

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa KPK menghormati dan patuh terhadap putusan MK tersebut.

Sebelumnya, salam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada awal Februari 2026, MK menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK. Putusan ini didasarkan pada mandat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dengan adanya putusan tersebut, penghitungan kerugian negara tidak lagi dapat didasarkan pada potensi atau asumsi semata, melainkan harus nyata dan dibuktikan melalui hasil pemeriksaan BPK.

Atas dasar itu, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan diwajibkan berkoordinasi dengan BPK dalam menghitung kerugian negara sebagai bagian dari proses penanganan perkara korupsi. (Dev/P-3)