NEWSTICKER

Berita Terbaru Uu Kpk Hari Ini

KPK Hargai Alasan Febri Diansyah Mundur
25/9/2020 16:09
Terkait alasan pengunduran diri, Febri menyebut kondisi politik dan hukum berubah bagi KPK setelah adanya revisi undang-undang
Peralihan Status ASN, Pegawai KPK Disekolahkan di LAN
03/9/2020 19:04
Firli mengatakan diklat untuk pegawai KPK sebagai persiapan peralihan ASN akan terus dilakukan bertahap.
PP Pegawai KPK Jadi ASN tidak Kurangi Independensi KPK
10/8/2020 19:15
Peraturan pemerintah tersebut dimunculkan semata-mata untuk tujuan tertib administrasi negara.
KPK, Kejaksaan, dan Polisi, belum Maksimal Gunakan TPPU
06/8/2020 16:02
Pengusutan pencucian uang di ketiga institusi penegak hukum itu masih minim. Hal itu juga berdampak pada pemulihan aset (asset recovery) yang minim pula.
Aktivis Curiga Revisi UU MK Dijadikan Alat Barter Uji Materi UU
04/5/2020 14:39
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
ICW : MK Harapan Terakhir Penyelamatan KPK
09/3/2020 21:31
Pasalnya, sidang uji formil dan materil Revisi UU KPK di MK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, kini tengah memasuki tahap akhir yakni pemeriksaan ahli-ahli.
Dewan Pengawas Dinilai tidak Tunduk UU KPK
05/3/2020 09:50
MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.
Dewas Dinilai Masuk Ranah Projustisia KPK
13/2/2020 09:40
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas khawatir keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK justru akan melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.
Dalil Pelemahan KPK Dinilai tidak Relevan
04/2/2020 09:30
Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
Gugatan UU KPK, DPR: Masuk dalam Prolegnas Prioritas
03/2/2020 17:25
Arteria Dahlan menegaskan bahwa revisi kedua UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Pemerintah Harap MK Tolak Gugatan UU KPK
03/2/2020 16:03
Setelah memberikan jawaban terhadap gugatan uji formil Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan.
OTT di Bawah UU Baru, KPK Perlu Lebih Cermat
14/1/2020 19:58
OTT yang dilakukan pada kasus KPU, penyelidikan termasuk penyadapannya, masih mengacu kepada UU lama lantaran sudah dilakukan sebelum Dewas KPK terbentuk.
Abraham Samad: Pelemahan KPK Terbukti!
14/1/2020 12:36
Abraham menegaskan penggeledahan yang tidak dilakukan serta merta setelah OTT baru pertama kali terjadi.
DPR Siap Buktikan UU KPK Sah
10/1/2020 08:45
Jumlah kehadiran anggota Dewan dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan dinilai tidak relevan dengan pokok uji materi.
OTT Wahyu Setiawan Bukti KPK Kerja Usai Revisi UU
09/1/2020 12:36
KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya OTT yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Mau Bentuk Irjen KPK, Arsul: Revisi UU KPK Dulu
05/1/2020 14:33
Menurutnya, jika ingin menambah struktur inti baru dalam organisasi KPK, selayaknya dilakukan dengan merevisi UU KPK bukan Perpres.
ICW Sebut 2019 Tahun Kelam Pemberantasan Korupsi
29/12/2019 19:00
ICW menilai agenda penguatan antikorupsi tidak diprioritaskan presiden lantaran benturan kepentingan dengan partai dan elite politik.
KPK Era Baru, Publik Bakal Tagih Komitmen Pemberantasan Korupsi
19/12/2019 19:29
Pasalnya, publik kini terlanjur pesimistis soal nasib pemberantasan korupsi setelah adanya revisi UU KPK yang dinilai mengandung pelemahan terhadap komisi antirasuah.
NasDem Usul Revisi Ulang UU KPK Bila Melemahkan
18/12/2019 23:28
"Kita biarkan mereka bekerja, kita beri waktu satu tahun misalnya. Kalau terjadi kontraproduktif dari revisi ini, maka kita akan minta lakukan revisi," kata Irma
Pasal Dewas KPK Diuji Matari, Hakim Tanya Letak Kerugian Pemohon
18/12/2019 19:45
Kali ini permohonan diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risef Mario yang berprofesi sebagai pengacara. Permohonan keduanya tercatat dengan nomor registrasi 85/PUU-XVII/2019.