Berita Terbaru Uu Kpk Hari Ini

Polemik TWK Ganggu Kinerja KPK

Polemik semakin besar karena ada narasi dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.

Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum

Ia mengatakan pembentuk UU merumuskan norma dengan menyatakan penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun, maka dapat dihentikan.

MK Perkuat SP3 KPK, Kasus yang Mangkrak 2 Tahun Sejak SPDP Terbit

Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada tersangka.

Pimpinan Mestinya Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai KPK

Penyidik atau penyelidik yang tidak lolos TWK tak bisa menangani perkara sesuai keputusan itu. Tugas masing-masing diserahkan kepada atasan.

Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN

Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu.

Peralihan Status ASN Jangan Rugikan Hak Pegawai KPK

Menurut Kurnia, mereka adalah figur yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

Firli: Tidak Ada Niat Usir Pegawai KPK

Menurut Firli, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah disiapkan secara matang dan merupakan bagian dari pelaksanaan UU

KPK Tidak Perlu Lagi Izin Dewas untuk Penyadapan dan Penggeledahan

Pimpinan KPK hanya cukup memberitahukan pada Dewas.

Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius," ucap dia.

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU KPK

Mahkamah berpendapat rancangan undang-undang tersebut telah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas.

ICW Harap Uji Formil dan Uji Materi UU KPK Dikabulkan MK

MK, hari ini, Selasa (4/5), akan membacakan putusan uji formil dan materi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Jangkar NTT Desak MK Batalkan UU KPK Hasil Revisi

Jangkar NTT mendesak MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi karena dinilai sangat  melemahkan lembaga tersebut.

51 Guru Besar dan Akademisi Minta MK Batalkan UU KPK Baru

Dalam surat yang dikirimkan, Jumat (30/4), itu, disampaikan sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri badan antikorupsi.

MK Dinilai Lambat Putuskan Nasib UU KPK

Pembentukan UU KPK disebut cacat formil antara lin karena institusi yang dinaungi tidak pernah dilibatkan, diminta masukan, maupun diundang selama pembahasan.

Dewas Sebut di UU KPK Hanya Punya Tugas bukan Kewenangan

"Dewas KPK hanya punya tugas belum memiliki kewenangan,"

Penangkapan Edhy Prabowo Bukti Revisi UU Tak Bikin KPK Melempem

"Tidak ada pelemahan tupoksi wewenang KPK melalui UU KPK Baru ini."

KPK: Inspektorat dan Dewas Tidak Tumpang Tindih

Ini praktek yang lazim di unit organisasi pemerintahan lain atau perusahaan bahwa pengawasan internal berada di bawah top management."

Bantah Pemborosan Anggaran, KPK: Stafsus Gantikan Posisi Penasihat

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai adanya jabatan staf khusus di KPK mubazir dan pemborosan anggaran.  

KPK Jelaskan Tujuan dari Pembentukan Deputi Pendidikan

UU KPK hasil revisi, ucap Alexander, mengamanatkan adanya program pendidikan antikorupsi yang lebih gencar.  

Setahun Implementasi UU Baru, Kinerja KPK Dinilai Merosot

Saat ini, KPK cenderung dilihat sebagai lembaga yang memiliki banyak persoalan. Mulai dari tumbangnya pegawai dan pejabat struktural, hingga pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting