Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ORKESTRASI kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengatur peta politik Pilpres 2024 bertujuan untuk mempertahankan proyek mercusuar. Menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.
"Presiden ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang sifatnya mercusuar harus bisa jalan secara berkelanjutan. Karena itu, kan, legacy politik yang harus tetap jalan," kata Wasisto saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (25/4).
Menurutnya, hal tersebut penting bagi Presiden Jokowi untuk menciptakan monumen politik yang menjadi ingatan publik. Oleh karenanya, Jokowi dinilai memiliki kepentingan besar agar memori terhadap pemerintahannya terus dikenang.
Baca juga: Revisi UU KPK Dimanfaatkan Jokowi untuk Pemilu 2024
Meski pencalonan seorang presiden tetap dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maupun koalisi partai politik, Wasisto berpendapat referensi Kepala Negara tetap signifikan dijadikan bahan pertimbangan. Referensi tersebut menunjukkan ketersambungan emosional dari Jokowi kepada calon yang dijagokannya.
Adapun penggunaan lembaga penegak hukum seperti KPK sebagai alat politik belum dapat dipastikan kebenarannya. Wasisto menilai spekulasi itu masih berada dalam ruang abu-abu. Terlebih, orkestrasi kekuasaan Jokowi cenderung bersifat simbolis dan kerap menimbulkan multitafsir.
Baca juga: Demokrasi Indonesia Bakal Lebih Sehat dengan 3 Capres
"Karena memang orkestrasi kekuasaan itu, kan, tidak selalu tampak kelihatan dan mekanismenya, kan, kita juga belum tentu tahu yang disangkakan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak," jelasnya.
Sebelumnya, guru besar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat Presiden Jokowi menggunakan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Pasca revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2019, KPK berada pada rumpun eksekutif sehingga dapat digunakan untuk merangkul kawan sekaligus memukul lawan.
Denny berpendapat, upaya pengerdilan KPK sejalan dengan strategi lain yang dilakukan Jokowi, yaitu memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar politik yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurutnya, beberapa elite partai politik mempunyai borok dugaan kasus korupsi.
"Akhirnya beberapa partai tidak bebas untuk menentukan arah strategi Pilpresnya karena mereka tersandera dengan kasus-kasus hukum yang membuat mereka jadi tawanan politik," pungkas Denny. (Tri/Z-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved