Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK dugaan ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, jalur hukum yang saat ini ditempuh tidak serta-merta mampu menghentikan kecurigaan publik.
Menurut Ray, persoalan utama pada isu dugaan ijazah palsu Jokowi terletak pada perbedaan antara proses hukum dan persepsi masyarakat. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak selalu saling memengaruhi.
"Proses hukum ini belum tentu menyelesaikan dugaan orang terkait dengan kasus ini. Jadi proses hukumnya jalan, tapi dugaan orang juga tetap jalan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/4).
Ia menilai, meskipun ada upaya pembuktian secara hukum, hal tersebut belum tentu cukup untuk meredakan keraguan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, hasil dari institusi resmi seperti kepolisian pun belum mampu menghentikan perdebatan.
Ray menilai, solusi paling efektif meredakan isu dugaan ijazah palsu Jokowi yakni dari pihak yang bersangkutan. Ray menilai keterbukaan personal dapat lebih cepat meredam polemik daripada proses hukum yang panjang.
"Solusinya menurut saya tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Jokowi sendiri yang memang harus terbuka memperlihatkan ijazah itu," tuturnya.
Ia mencontohkan soal ijazah palsu yang sempat dituduhkan pada Hakim Konstitusi Arsul Sani yang langsung mereda setelah ia menunjukkan dokumen secara terbuka kepada publik. Menurutnya, langkah tersebut terbukti lebih efektif dalam menghentikan spekulasi.
Di sisi lain, Ray juga menyoroti faktor kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang dinilai belum sepenuhnya kuat. Kondisi ini membuat setiap hasil penyelidikan atau pernyataan resmi tidak selalu diterima secara utuh oleh masyarakat.
"Dalam tingkat kepercayaan orang kepada polisi tidak terlalu tinggi, ya orang akan tetap memiliki atau menyimpan rasa curiga bahwa prosesnya itu tidak objektif," terang Ray.
Ia menduga, pada awalnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi dianggap dapat dikendalikan oleh Jokowi. Namun seiring waktu, diskursus yang terus berkembang justru memperluas ruang spekulasi dan memperkuat keraguan.
"Semakin banyak orang membicarakannya, semakin banyak metode yang dipergunakan untuk menguji keaslian ijazah beliau, semakin juga pertanyaan terhadap ijazah itu juga makin menguat," katanya.
Ray juga menilai daya tahan isu dugaan ijazah palsu Jokowi tergolong tinggi, bahkan tetap menjadi perhatian publik di tengah berbagai isu besar lain yang muncul. "Padahal isu di tengah-tengah itu ada isu keracunan MBG, lain-lain, slot tentang isu ini tetap diminati publik," pungkas Ray. (H-4)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Upaya KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dinilai perlu dikawal ketat oleh publik agar tidak berhenti di tengah jalan.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai kritik masyarakat sipil terhadap kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan politis. Akan tetapi presiden mewaspadai isu politisasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved