Berita Terbaru Ray Rangkuti Hari Ini

Ambang Batas Berjenjang Dinilai Bukan Solusi

Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.

Polemik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Sulit Reda, Ini Alasannya

POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum

Yaqut jadi Tahanan Rumah, Ray Rangkuti: Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.

Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis

Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.

KPK Harus Berani Sentuh Aktor Intelektual Dugaan Korupsi Whoosh

Upaya KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dinilai perlu dikawal ketat oleh publik agar tidak berhenti di tengah jalan.

Pengamat: Keracunan MBG Jadi Politis karena Pernyataan Presiden

PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai kritik masyarakat sipil terhadap kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan politis. Akan tetapi presiden mewaspadai isu politisasi

Ray Rangkuti Soroti Moralitas Demokrasi DPR 

PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. 

DPR Diminta Segera Tetapkan Jadwal RUU Perampasan Aset

PENGAMAT politik Ray Rangkuti menegaskan, keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat membahas RUU Perampasan Aset.

Berbakat, Listyo Dinilai Cocok Masuk Politik

Dia mendorong bakat politik itu segera disalurkan. Misalnya, dengan bergabung bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang berwacana membentuk partai politik.

Ini Dampak Pemecatan Ketua KPU dan Bawaslu Brebes

Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir. 

Para Aktivis Desak KPK Tangani Temuan Media Asing

Rekam jejak Jokowi dan keluarganya serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pada tindak pidana korupsi. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia